ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Menko PMK Tekankan Pentingnya Huntara bagi Penyintas Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 19:22 WIB
MK
MK
Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK

Petugas PLN melakukan penyambungan jaringan listrik di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara) Aceh Tamiang.
Petugas PLN melakukan penyambungan jaringan listrik di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara) Aceh Tamiang. (PLN/Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan hunian sementara (huntara) memiliki peran krusial dalam penanganan pascabencana agar penyintas tidak terlalu lama tinggal di lokasi pengungsian.

“Huntara merupakan bagian yang sangat penting agar penyintas tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian,” ujar Pratikno seperti dilansir dari Antara, Sabtu (24/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai peresmian 117 unit hunian sementara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.

ADVERTISEMENT

Pratikno mengatakan pembangunan hunian sementara saat ini tengah dilakukan di berbagai daerah terdampak bencana di sejumlah kabupaten. Sebagian huntara telah rampung dan mulai ditempati oleh penyintas.

Dengan menempati hunian sementara, para penyintas diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan keluarga secara lebih normal sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap.

“Huntara sudah banyak dibangun, bahkan sebagian penyintas telah kembali menempati rumahnya masing-masing,” kata Pratikno.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Satgas tersebut dipimpin oleh Menko PMK sebagai ketua tim pengarah bersama para menteri koordinator lainnya, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan. Sementara itu, posisi ketua pelaksana diemban oleh Menteri Dalam Negeri.

Pratikno menambahkan, setiap bidang dalam satgas diketuai oleh menteri atau kepala lembaga terkait dengan tugas utama mempercepat proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara menyeluruh.

“Pemulihan dilakukan dengan prinsip membangun lebih baik, dimulai dari perbaikan infrastruktur karena banyak jalan dan jembatan yang rusak,” ujarnya.

Selain infrastruktur, pemulihan juga mencakup jaringan listrik, pasokan bahan bakar minyak, lahan pertanian yang terdampak, serta aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pasar.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya kembali menempati rumahnya, tetapi juga memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Pembangunan hunian tetap terus dipercepat seiring dengan pemulihan ekonomi,” pungkas Pratikno.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Kemenperin Targetkan 8.034 IKM Terdampak Bencana Sumatera Pulih

Kemenperin Targetkan 8.034 IKM Terdampak Bencana Sumatera Pulih

EKONOMI
6 Bulan Pascabencana, 12 Sekolah di Aceh Tengah Masih Belajar di Tenda

6 Bulan Pascabencana, 12 Sekolah di Aceh Tengah Masih Belajar di Tenda

NUSANTARA
Purbaya: Dana Pemulihan Sumatera Rp 60 T Cair jika Dokumen Lengkap

Purbaya: Dana Pemulihan Sumatera Rp 60 T Cair jika Dokumen Lengkap

EKONOMI
Pemulihan Pascabencana Sumatera Ditargetkan Rampung pada 2028

Pemulihan Pascabencana Sumatera Ditargetkan Rampung pada 2028

NASIONAL
Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatera Ditargetkan Tuntas 2027

Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatera Ditargetkan Tuntas 2027

NASIONAL
Pemerintah Anggarkan Rp 100,16 T untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

Pemerintah Anggarkan Rp 100,16 T untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon