3 Hambatan Konversi Kendaraan Listrik Disorot Pengamat, Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus mendorong percepatan konversi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional. Saat ini, terdapat sekitar 120 juta sepeda motor yang ditargetkan dapat dikonversi secara bertahap menjadi kendaraan listrik.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rencana produksi sedan listrik nasional pada 2028 serta memperkuat pengembangan kendaraan listrik komersial. Skema insentif kendaraan listrik pun tengah dikaji ulang bersama pelaku industri guna meningkatkan daya tarik pasar.

Namun, rencana ambisius tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut target konversi dalam skala besar belum realistis untuk dicapai dalam waktu dekat.

“Saya kira kesiapan saat ini masih sangat minim, sehingga target Pak Prabowo untuk mengonversi 120 juta kendaraan ke listrik itu sangat tidak realistis untuk diterapkan karena banyak kendala yang belum diatasi,” ujar Fahmy kepada Beritasatu.com, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, terdapat setidaknya tiga pekerjaan rumah utama yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum mendorong konversi kendaraan listrik secara masif.

Hambatan pertama adalah keterbatasan infrastruktur pengisian listrik atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Fahmy menilai keberadaan SPKLU masih sangat terbatas dan belum merata, terutama di luar kota besar. Saat ini, fasilitas tersebut masih banyak terkonsentrasi di pusat perbelanjaan.

“SPKLU adanya di mal-mal. Padahal sepeda motor itu digunakan hingga ke pelosok. Kalau misalnya ojek online kehabisan listrik di jalan, tentu akan mengganggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, PLN sebagai penyedia listrik umumnya akan berinvestasi ketika jumlah pengguna sudah memadai, sehingga pembangunan infrastruktur masih terkendala aspek keekonomian.

Hambatan kedua adalah minimnya jaringan bengkel konversi. Konversi kendaraan listrik membutuhkan bengkel khusus yang tersebar luas hingga ke daerah, sementara saat ini fasilitas tersebut masih terbatas.

Fahmy mencontohkan jaringan bengkel seperti AHASS yang telah menjangkau hingga pelosok. Menurutnya, ekosistem serupa perlu dibangun untuk mendukung percepatan konversi kendaraan listrik.

“Kalau konsumen di desa harus ke kota untuk konversi, tentu akan menyulitkan, meskipun ada berbagai insentif yang diberikan,” tuturnya.

Hambatan ketiga berkaitan dengan perilaku konsumen. Fahmy menilai pemerintah perlu memberikan kepastian terkait nilai jual kembali kendaraan listrik. Hal ini dinilai penting karena keputusan masyarakat untuk beralih sangat dipengaruhi oleh persepsi nilai ekonomis.

“Perlu ada semacam jaminan agar harga jual kembali tidak jatuh, sehingga bisa mendorong konsumen untuk beralih,” katanya.

Selain itu, Fahmy juga menyoroti aspek hulu energi listrik yang masih didominasi batu bara, yakni sekitar 56%. Kondisi ini dinilai menimbulkan ironi dalam upaya transisi menuju energi bersih, karena sumber listrik masih berasal dari energi fosil.

Pada sisi lain, ia menilai insentif yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah cukup besar, mulai dari subsidi konversi hingga berbagai kemudahan lainnya. Namun, insentif tersebut dinilai belum cukup tanpa diimbangi dengan perbaikan ekosistem dan perubahan perilaku masyarakat.

Namun, Fahmy menegaskan bahwa konversi kendaraan listrik tetap penting sebagai langkah jangka panjang. Pemerintah diminta untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang realistis dan terukur agar target dapat dicapai secara bertahap.

“Jadikan ini prioritas, susun roadmap yang jelas, dan tentukan target yang sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu muluk-muluk agar bisa tercapai,” tandasnya.