Lemhannas Gelar Rapim Tentukan Arah Kebijakan Jelang Pemilu 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menentukan arah kebijakan Lemhannas pada 2023. Salah satunya, kebijakan Lemhannas menjelang dan setelah Pemilu 2024. 

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan tujuan rapim ialah untuk menentukan keputusan strategis dalam membuat kebijakan serta merancang transformasi Lemhanas di industri 4.0.

"Lemhanmas bisa melakukan adopsi ideologi terkini untuk memperkuat fungsi kami untuk mencetak kepemimpinan nasional. Kira-kira itu dua tujuan utama dirapim hari ini, potret 2023, dan juga mencari arah bagaimana transformasi Lemhanas pasca-2024 yang harus kami rancang mulai tahun ini," ucap Andi Widjajanto di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Dalam rapim tersebut, Lemhannas turut mengundang sejumlah menteri. Beberapa di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami mengundang Menko Polhukam, Mendagri, Menlu, dan Menkeu supaya kami mendapatkan arahan atas isu politik hukum dan keamanan sampai ekonomi," kata Andi.

Andi mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan kajian awal dalam mengantisipasi sejumlah isu yang menjadi perhatian di Lemhanas.

"Kami diminta oleh Presiden untuk membuat kajian awal yang kami serahkan di Desember 2022. Kami memotret variabel-variabel global, dan variabel-variabel nasional merupakan deadline pada bulan Januari," ucapnya.

Dinamika global turut menjadi perhatian Lemhanas termasuk masalah ekonomi politik global yang terlihat cenderung memburuk meski tidak akan sampai runtuh.

"Kalau dari nasional kami memperhatikan banyak variabel. Ada variabel keamanan, variabel politik termasuk politik demokrasi 2024," jelas Andi.

Andi menuturkan, Lemhannas telah memperhatikan peta politik demokrasi pada 2024 berdasarkan kajian isu pemilu sebelumnya yakni tentang politik identitas berserta risiko dan konsolidasi pemerintahan menjelang kampanye pemilu yang akan dimulai pada Oktober atau November 2023.