Menaker: Hadapi Bonus Demografi, Kualitas SDM Harus Mumpuni

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bila Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi maka perekonomian nasional akan tumbuh dengan pesat.

Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban dan masalah sosial bagi Indonesia.Oleh karena itu pemerintah terus menjalankan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM).

"Kita harus mencetak SDM unggul, berdaya saing di semua level dan tujuan penguatan ekonomi dan ketahanan bangsa dalam menghadapi segala perubahan," ucap Ida Fauziyah, Senin (20/2/2023).

Indonesia tengah mengalami tantangan sekaligus peluang dalam hal bonus demografi. Saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif.

Menjawab peluang tersebut pembangunan SDM harus menjadi prioritas. Peningkatan kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat.

"Bukan hanya tenaga kerja di level bawah dan menengah yang harus dibekali dengan kompetensi, tetapi juga level manajer juga perlu dibekali dengan softskill digital leadership agar mampu mengarahkan dan menjadi navigator di era transformasi digital," tandas Ida.



Menaker mengatakan, pemerintah sendiri berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Pada tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.



"Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Ini adalah perpres kolaborasi. Pemerintah, swasta, masyarakat semua memiliki tanggung jawab secara bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi para pekerja di Indonesia," ucap Menaker.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia akan memasuki masa puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif atau angkatan kerja jumlahnya mendominasi, melebihi populasi usia tidak produktif.

Adanya kebijakan pemerintah untuk mendirikan BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh wilayah tanah air, akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja.

"Selain untuk menekan angka pengangguran, penguatan dan perluasan pelatihan vokasi melalui BLK Komunitas utamanya diharapkan untuk mampu menciptakan pekerja terampil sekaligus berdaya saing," kata Ma’ruf Amin.