Apindo Proyeksi Inflasi 2023 di Kisaran 4,7% hingga 5,3%

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan inflasi akan berada pada kisaran 4,7% sampai 5,3% selama tahun 2023 ini. Perkiraan ini berdasarkan tingkat konsumsi pasar riil dan faktor non-ceteris paribus seperti kembali melonjaknya harga komoditas global khususnya yang terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Hingga Idulfitri, risiko peningkatan inflasi masih tinggi karena confidence konsumsi pasar domestik dalam jangka pendek masih sangat sehat meskipun melemah dan tetap menjanjikan untuk menciptakan pertumbuhan konsumsi riil hingga Idulfitri," ucap Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Investor Daily Rabu (5/4/2023).

Shinta berpendapat kebijakan pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memberikan dampak positif terhadap stabilisasi harga barang. Sehingga BI tidak memiliki urgensi untuk meningkatkan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Bila BI tidak menaikan suku bunga acuan maka masih ada ruang menjalankan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita tidak punya terlalu banyak urgensi untuk meningkatkan monetary tightening dalam waktu dekat meskipun terdapat tekanan eksternal (seperti kebijakan The Fed) sehingga kita bisa lebih leluasa untuk melakukan stimulasi mendorong pertumbuhan ekonomi," tandas Shinta.

Menurut dia, daya beli masyarakat bisa lebih suportif untuk mendukung pertumbuhan konsumsi riil jangka pendek, meski masih perlu didukung penciptaan lapangan kerja di sektor formal. "Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan semoga output inflasi yang baik ini bisa terus dipertahankan hingga inflasi kita kembali ke level normal," kata Shinta.

Mengenai dukungan fiskal dan penguatan daya beli, Shinta berpendapat sebaiknya pemerintah fokus pada stimulasi peningkatan daya beli melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan untuk transformasi sektor informal ke sektor formal.

"Hal ini karena daya beli saat ini sudah cukup baik dan stabil, tetapi tidak sustainable karena hanya ditopang subsidi dan mekanisme social safety net, bukan oleh peningkatan produktivitas masyarakat," tutur dia.

Idealnya pertumbuhan daya beli masyarakat berbasis pada peningkatan penghasilan yang ditopang oleh penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas individu. Dalam kondisi saat ini tingkat kepastian berusaha relatif tinggi karena tekanan global dan dilema tahun politik, akan lebih baik jika pemerintah fokus menstimulasi peningkatan produktivitas sektor riil dan mendukung transformasi sektor-sektor ekonomi informal menjadi sektor ekonomi formal yang terus bertumbuh.

"Dengan demikian, lebih banyak penciptaan lapangan kerja, masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih memadai dan lebih sustainable untuk mendukung pertumbuhan konsumsi sebagai tulang punggung pertumbuhan PDB nasional secara sustainable," kata Shinta.