Pelemahan Rupiah Dinilai Mulai Tekan Harga Pangan hingga BBM

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah dan Bank Indonesia perlu bergerak lebih sinkron dalam menjaga stabilitas rupiah sebelum dampaknya semakin meluas terhadap inflasi dan harga kebutuhan masyarakat.

Menurut Yusuf, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menimbulkan tekanan harga di lapangan meski dampaknya belum sepenuhnya tercermin pada angka inflasi nasional.

“Meskipun inflasi saat ini masih relatif rendah, tekanan di lapangan mulai terasa, terutama dari kenaikan biaya impor, energi, dan distribusi,” kata Yusuf dikutip dari Antara, Kamis (15/5/2026).

Ia menjelaskan struktur ekonomi Indonesia masih cukup bergantung pada impor, mulai dari pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, hingga barang modal. Kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah berpotensi cepat diteruskan ke harga barang dan jasa.

“Dampaknya memang biasanya bertahap, bukan langsung sekaligus. Awalnya, produsen atau distributor masih mencoba menahan harga, tetapi kalau kurs bertahan lemah dalam waktu lama, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan,” ujarnya.

Yusuf menilai tekanan terbesar berasal dari tiga sektor utama. Pertama, pangan impor seperti gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang sangat sensitif terhadap perubahan kurs.

Kedua, sektor energi dan transportasi karena harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik berpotensi naik ketika rupiah melemah.

Ketiga, biaya produksi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor sehingga pelaku usaha menghadapi kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen.

Menurut dia, langkah intervensi dari Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga rupiah agar tidak memicu kepanikan pasar dan efek domino yang lebih luas.

Namun, Yusuf menilai intervensi BI tidak cukup dilakukan sendiri apabila tekanan fundamental ekonomi belum teratasi.

“Sebab, pasar juga melihat kondisi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor energi, dan persepsi terhadap ruang fiskal pemerintah,” katanya.

Karena itu, Yusuf menyarankan pemerintah dan BI bergerak lebih sinkron dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar.

Ia menilai langkah paling mendesak saat ini adalah memperkuat pasokan devisa di dalam negeri, menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga, serta mempercepat pengurangan ketergantungan impor, terutama di sektor energi dan pangan.

Selain itu, penggunaan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang juga dinilai perlu diperluas guna mengurangi tekanan permintaan dolar AS.

Adapun pada penutupan perdagangan Rabu (13/5/2026), rupiah tercatat menguat menjadi Rp 17.476 per dolar AS dibanding sebelumnya Rp 17.529 per dolar AS.