Pendanaan Kereta Cepat, DPR Tolak APBN Digadaikan ke Tiongkok

Lasarus menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah Tiongkok tersebut. "Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat Tiongkok berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," pungkas Lasarus

Diketahui, Tiongkok meminta pemerintah Indonesia menjadi APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang diberikan Tiongkok Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp 8,3 triliun. Hal ini untuk membiayai cost overrun KCJB yang besarannya setara Rp 17,8 triliun.

Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak langsung memenuhi tuntutan pemerintah Tiongkok. Luhut lalu menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (Tiongkok) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut, Rabu (12/4/2023).