Pendanaan Kereta Cepat, DPR Tolak APBN Digadaikan ke Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah agar tidak menyetujui permintaan Tiongkok untuk menjadikan APBN sebagai jaminan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Lasarus, hal tersebut memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.

"Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian," ujar Lasarus di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Menurut dia, pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan Tiongkok itu. Meskipun, kata dia, di sisi lain, pemerintah juga harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.

"Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia, dan harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang," tanda Politisi PDI-P tersebut.