ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Gerindra menilai APBN salah urus

Selasa, 26 Juli 2011 | 12:00 WIB
MM
B
Penulis: Maria Gabrielle/ Said Mashur | Editor: B1

Pengelolaan APBN tidak membawa masyarakat sejahtera.

Partai Gerindra  menilai pemerintah telah salah mengurus APBN sehingga tidak memberi dampak bagi kesejahteraan rakyat.
 
"Pengelolaan APBN jauh panggang dari api. APBN tak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat," kata Ketua Badan Komunikasi partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, hari ini.

Dia menyebutkan, sejumlah indikasi.
 
Antara lain pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dan kemiskinan.
 
Fadli berpendapat, pertumbuhan hanya terjadi di sektor konsumsi, sementara penerimaan negara melalui pajak belum maksimal, dengan rasio pajak 12 hingga 13 persen yang lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand.

"Tax ratio Indonesia hanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kamboja, Bangladesh dan Pakistan," katanya.

Indikasi lainnya, menurut Fadli, adalah penyerapan anggaran yang tidak rasional atau rata-rata hanya sekitar 62 persen sebulan menjelang tahun anggaran berakhir.
 
Dia juga membeberkan, pos-pos anggaran belanja tidak efektif, pembangunan tak memiliki fokus yang jelas dan korupsi makin merajalela.
 
Mengutip hasil survei PERC, Fadli menyatakan Indonesia mencetak angka 9,7 dari angka 10 sebagai negara yang paling korup.

Menurut Fadli, Gerindra  sudah mengkaji soal APBN ini dengan menggunakan data dari Kementerian Keuangan, BI dan BPS mulai tahun 2005 hingga 2011.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Ekonom Dorong Belanja Negara Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

Ekonom Dorong Belanja Negara Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

EKONOMI
Kelas Menengah Menyusut, Pertumbuhan Ekonomi RI Dinilai Rapuh

Kelas Menengah Menyusut, Pertumbuhan Ekonomi RI Dinilai Rapuh

EKONOMI
Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen pada 2026

Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6 Persen pada 2026

EKONOMI
138 Perlintasan Liar Harus Ditutup untuk Keselamatan Masyarakat

138 Perlintasan Liar Harus Ditutup untuk Keselamatan Masyarakat

JAKARTA
Anggaran OJK Bisa Didukung APBN, Kemenkeu Jaga Independensi

Anggaran OJK Bisa Didukung APBN, Kemenkeu Jaga Independensi

EKONOMI
Ekonom Sebut PPN DTP Tiket Pesawat Redam Inflasi

Ekonom Sebut PPN DTP Tiket Pesawat Redam Inflasi

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon