Soal UMP, Buruh Akan Realistis

Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya bersikap realistis terhadap wacana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Saat ini belum saatnya membahas kenaikan UMP untuk tahun 2014, mengingat kondisi ekonomi belum stabil. Selain itu, pihaknya tidak akan memaksakan kehendak menuntut kenaikan UMP yang terlalu tinggi dengan melihat kondisi dunia usaha yang saat ini tengah terbelit kesulitan.

Tuntutan sebagian elemen serikat buruh yang menghendaki agar UMP di DKI Jakarta dinaikkan dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta per bulan, menurutnya, mustahil dipenuhi.

"Untuk saat ini, sangat tidak mungkin menuntut UMP naik menjadi Rp 3,7 juta per bulan. Itu bisa membuat perusahaan gulung tikar, dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran," ujarnya di Jakarta, Senin (2/9).

Dia mengungkapkan kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun ini sebesar 40 persen menjadi Rp 2,2 juta, berdampak pada PHK terhadap 60.000 buruh. "Bisa dibayangkan, berapa banyak lagi yang di-PHK kalau UMP harus naik sebesar itu di tengah ekonomi yang sulit," tandasnya.

Andi menegaskan, pihaknya tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi dunia usaha nasional saat ini, yang antara lain menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang berimbas pada kenaikan harga bahan baku.

"Jika buruh bersikeras akan banyak perusahaan yang gulung tikar," ujar Andi, yang juga ketua Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) ini. MPBI terdiri dari tiga elemen serikat buruh, yakni KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Mudhofir.