Isu Bonus Demografi, Jokowi Akan Lebih Perhatikan Desa Dibanding Kota

Jakarta - Indonesia dinilai memiliki demografi yang bisa menjadi berkah apabila dikelola dengan baik, dan menjadi bencana apabila dibiarkan begitu saja. Pemerintahan Jokowi-JK akan memberi perhatian khusus menanganinya, dengan berprinsip pada pelaksanaan pemerataan pembangunan ke desa dan mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diungkap oleh Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Sandjojo di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Eko, demografi bisa menjadi bencana apabila manusia dalam usia produktif tak memperoleh pekerjaan. Maka, kondisi yang hendak dicapai adalah lebih dari 50 persen SDM Indonesia harus produktif sehingga nantinya bisa meningkatkan konsumsi. Maka dicari cara membuat kualitas pemerataan pembangunan terjadi, lapangan kerja terbuka, sehingga bonus demografi jadi berkah

"Maka, Pak Jokowi mendorong pertumbuhan di daerah desa, daerah tertinggal, terluar. Lalu mengembangkan UKM, sehingga economic growth Indonesia bagus. Jangan nanti GDP tinggi tetapi menumpuk di orang kaya saja," kata Eko.

Konsekuensinya tentu perhatian Pemerintah tak melulu diberikan kepada warga di perkotaan, yang dibahasakan Eko sebagai 'sudah bisa mengurus diri sendiri'. Selama ini, menurut Eko, bonus demografi cenderung tak tertangani dengan baik, salah satunya akibat tak ada pemerataan pembangunan bagi warga yang tinggal di desa dan di kota.

Di masa lalu, penduduk lebih banyak di pedesaan. Namun kini lebih dari 50 persen penduduk, memilih jadi urban ke kota karena kesempatan bekerja lebih terbuka.

Dia tak memungkiri masalah yang dihadapi memiliki berbagai dimensi. Sebab, demografi selalu terkait kualitas SDM yang menyangkut ketersediaan pendidikan, pembangunan infrastruktur yang mendorong bergeraknya roda ekonomi, hingga soal fasilitas negara demi pengembangan UKM. Kondisi semakin sulit karena postur APBN yang defisit sehingga ruang fiskal terbatas.

Untungnya, kata Eko, Tim Transisi sudah menganalisis beberapa opsi terkait anggaran itu, seperti realokasi anggaran dari sektor konsumsi menjadi produksi. Untuk hal pendidikan, untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah, sudah pasti ada 20 persen anggaran pendidikan di APBN yang akan lebih ditajamkan penggunaannya.

"Jadi, demi menggapai bonus demografi yang baik, solusinya memang harus paralel. Baik dari segi pendidikan, fasilitas untuk UKM, dan infrastruktur. Namun, yang pasti, Jokowi akan mendorong pembangunan lebih diarahkan ke desa," jelasnya.

Ditekankan Eko, demografi Indonesia harus dijadikan kekuatan. "Intinya, demografi bukan beban, tetapi bonus, tinggal membuat bagaimana supaya dia punya economic power. Kota bukannya tak diperhatikan, tetapi kota sudah bisa memperhatikan diri sendiri. Kalau tak dibantu, desa akan makin tertinggal. Padahal, potensi desa Indonesia sangat besar. Indonesia punya lahan tropis terbesar setelah Brasil."

Sebelumnya, Wapres Terpilih Jusuf Kalla pernah menekankan, salah satu langkah untuk mengelola bonus demografi adalah memastikan kualitas SDM nasional yang berpendidikan. Selain itu, riset harus dikembangkan sehingga bisa semakin mendorong perbaikan kualitas produksi nasional. Maka itu, JK mendorong agar perguruan tinggi nasional, khususnya swasta, meningkatkan kualitas risetnya agar minimal bisa dianggap sejajar dengan universitas negeri.