Jokowi Minta Kepala Daerah Turun Langsung Pantau Inflasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian pada pengendalian inflasi. Sebab, pertumbuhan ekonomi setinggi apapun tidak akan dirasakan manfaatnya, bila inflasi juga tinggi dan tidak terkendali.

Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini berada di kisaran 4 plus minus 1 persen. Karenanya, kepala daerah diminta bersinergi bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan untuk aktif mengendalikan inflasi di daerah.

"Target inflasi nasional kita 4 plus minus 1 persen. Pemerintah daerah harus memberi perhatian pada pengendalian inflasi. Kerjasama dengan BI, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah itu bisa dicapai," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (27/5). Rakornas ini diselenggarakan oleh BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri. Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah seluruh Indonsia.

Disampaikan Jokowi, target inflasi nasional hanya bisa dicapai dengan inflasi di daerah yang juga rendah. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengapresiasi sejumlah daerah dengan inflasi rendah. "Daerah-daerah dengan inflasi rendah, 6 persen, 5 persen, 4 persen, itu bagus dan harus dijaga. Saya lihat juga Manokwari inflasinya rendah ya," katanya.

Sedangkan untuk daerah dengan inflasi tinggi, Presiden meminta untuk dievaluasi dan dicari solusi. "Dilihat sektor apa yang buat tinggi. Biasanya itu pangan, mulai beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam. Itu harus dicek semua," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, kepala daerah harus turun langsung ke lapangan. "Setiap minggu turun, cek gudang-gudang, periksa distributor-distributor besar. Apakah mereka menimbun, apakah stoknya terlalu banyak. Awasi mereka. Tidak boleh stok terlalu banyak, harus segera dipasarkan," tegas Jokowi.

Dia mengatakan, para distributor besar harus sadar bahwa mereka diawasi oleh pemerintah. Dengan cara ini, tidak ada lagi praktek penimbunan barang dan permainan harga. "Karena permainannya itu d gudang. Jadi kita harus cek sampai ke sana," imbuhnya.

Jokowi mengisahkan, kala dirinya menjadi Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, dia juga melakukan hal serupa. "Saya turun tiap minggu, saya cek terus. Saya pastikan mereka sadar bahwa mereka dikontrol," katanya.

Dalam melakukan pengecekan tersebut, Jokowi menekankan harus ada sinergi dengan pihak Kejaksaan dan kepolisian. "Kalau bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan, mereka akan berpikir 1000 kali untuk menimbun. Jadi untuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menginstruksikan jajarannya di daerah membantu dalam proses pengendalian inflasi ini," tegas Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengisntruksikan agar daerah mengalokasika anggaran operasi pasar. Hal ini diperlukan kala masih ada pihak-pihak yang berupaya menimbun stok untuk mempermainkan harga, maka pemerintah harus masuk untuk melakukan operasi pasar. "Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus anggarkan operasi pasar. Jadi kalau ada yang permainkan harga beras, kita pasok beras. Ada yang timbun cabai, pasok dengan cabai," ujarnya.

Jokowi menyebut, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan pengendalian harga dengan subsidi ke sektor transportasi. Hal itu juga diapresiasi Presiden dan dapat ditiru daerah lain. "Di Jawa Timur subsidi bukan ke barangnya, tapi ke transportasi. Itu juga boleh. Yang penting semua alokasikan aggaran untuk mengendalikan harga," tegasnya.

Langkah ini diperlukan untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab, persoalan kecil jika tidak segera ditangani akan membuat masalah besar. Dia mengambil contoh inflasi yang disebabkan oleh cabai merah. "cabai ini sebenarnya tidak sulit, mudah untuk ditanam. Tapi anehnya setiap tahun pasti ada gejolak harga cabai. Nah, hal-hal kecil ini kalau kita tidak jeli dan detail, ama akan memberi dampak pada inflasi," ujarnya mengingatkan.

Pemerintah, lanjut Presiden, juga akan membangun pasar lelang untuk menentukan harga komoditas di darah. Langkah ini diperlukan agar harga tidak ditentukan oleh tengkulak dan distributor-distributor besar. "Di negara lain ini dilakukan, kita juga akan melakuknnya. Jadi harga ditentukan oleh lelang, bukan oleh tengkulak dan distributor besar," paparnya. Jika ini terjadi, maka keuntungan akan dinikmati oleh petani. Sebab, selama ini, petani selalu menjadi korban dan yang mendapat untung adalah pedagang.