Kemenko Perekonomian Bantah Penyaluran Bansos Tak Libatkan Kemensos

Mamuju, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos), khususnya dalam bentuk bantuan pangan, melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini membantah anggapan bansos dijadikan alat kepentingan politik lantaran tak melibatkan kementerian yang dipimpin oleh Tri Rismaharini itu.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera menegaskan data penerima bantuan sosial berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diolah dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam penyaluran bantuan sosial.

"Semua data ini dari Kemensos, diolah dari satuan tugas di Kemenko PMK, kemudian kita peroleh datanya, lalu diolah oleh Badan Pangan Nasional. Kemudian didistribusikan ke Perum Bulog. Teman-teman perum Bulog menunjuk mitra penyaluran," ungkap Dida.

Penyaluran beras melalui Program Bantuan Pangan bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga pangan. Program ini juga merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial Pemerintah, yang telah diselenggarakan sejak April 2023, untuk menekan laju inflasi nasional.

Dida menegaskan bahwa pihaknya melibatkan Kementerian Sosial hingga rapat teknis dalam implementasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Iya diikutsertakan, secara reguler kami melakukan evaluasi. Rapat terakhir secara komprehensif dua minggu lalu," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa negara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, termasuk Program Bantuan Pangan, Bantuan Langsung Tunai mitigasi risiko pangan, Bantuan Program Keluarga Harapan, subsidi listrik, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Bantuan sosial itu untuk kehadiran Pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp250ribu itu sepanjang tahun, kemudian kita juga ada bantuan sembako itu terus menerus, dan ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun, jadi Bantuan Pangan dan BLT ini kelanjutan dari program-program sebelumnya,” jelas Airlangga.