Menperin: Berantas Impor Ilegal Jangan Hangat-hangat Tahi Ayam

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum terkait Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Impor Ilegal, supaya produk tak sesuai prosedur itu tidak kembali beredar di pasar domestik.

"Penegakan hukum ini juga jangan hangat-hangat tahi ayam. Benar-benar ya penegakan hukumnya untuk selamanya. Jangan 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, sedang menjadi sorotan publik, sorotan pelaku industri. Nanti setelah sorotan reda, setelah sorotan turun, praktik itu muncul kembali," ujar Menperin Agus ditemui di Jakarta, Jumat (19/7/2024) dilansir Antara.

Sejak pertama kali menerima usulan dibentuknya Satgas Pemberantasan Barang Impor Ilegal, Agus menekankan pentingnya penegakan hukum, karena hal itu menjadi kunci keberhasilan penanganan produk ilegal.

Menperin mengatakan, pihaknya sudah mengetahui modus-modus yang dilakukan pelaku impor ilegal, seperti pelarian dari harmonized system (HS) code yang tak sesuai, pembedaan jumlah produk yang masuk dari total perizinan impor (PI) yang diterbitkan, serta menghindari kewajiban pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI).

"Banyak macam-macam yang mereka pakai untuk memasukkan barang-barang ilegal di Indonesia. Kita tahu itu, praktik-praktik itu, akhirnya karena penegakan hukumnya tidak serius, jadi masalah klasik," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam Satgas Pemberantasan Barang Impor Ilegal yang dipimpin Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menperin Agus menjadi pengarah dalam tim tersebut.

Baca Juga: Barang Impor Ilegal di Pedagang Tidak Bisa Dirazia, Ini Alasannya

Sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat melakukan dua langkah cepat untuk membendung peredaran barang-barang impor, yakni pembentukan satgas dan pengawasan terhadap tujuh komoditas.

Hal itu disampaikan Zulkifli seusai melakukan pertemuan dengan Menperin di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat. Pertemuan keduanya bertujuan untuk membahas langkah konkret dalam penanganan masalah impor ilegal.