Perpanjangan Kontrak PT Freeport hingga 2061 Dinilai Masuk Akal, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat tambang dari Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai, masuk akal dan sangat beralasan apabila PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan kontrak hingga 2026. Menurut Ferdy, pemberian izin tambang tersebut untuk mengantisipasi risiko investasi dan kepastian hukum.

"Apalagi, Freeport sudah melaksanakan semua kewajibannya, yakni bersedia mengonversi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Syarat menjadi IUPK, seperti menaikkan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51 % saham, pembangunan pabrik smelter tembaga dan perpanjangan kontrak," ujar Ferdy kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

PT Freeport, kata Ferdy merupakan salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir. Di hulu, Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji (emas, tembaga, dan perak) per hari.

Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak  mungkin bisa dilakukan perusahaan lokal, yaitu, tambang underground (bawah tanah).

"Tambang underground  ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak 2002 dan baru berproduksi komersial 2021. Butuh waktu hampir 20 tahun investasi untuk mulai produksi," jelas Ferdy.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasi yang digunakan besar hampir mencapai Rp 30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

"Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter. Selain itu, tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen, seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," jelas Ferdy.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh dosen program doktoral Universitas Borobudur Prof Faizal Caniago, yang menyebutkan permintaan perpanjangan kontrak PT Freeport hingga 2061 sangat masuk akal. Meskipun secara hukum, kata Faizal, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Diketahui, kontrak PT Freeport akan berakhir pada 2041. Hal ini berarti jika mau memperpanjang kontrak sampai 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039.

"Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak hingga 2061 sangat masuk akal," ujar Faizal dalam focus group discussion (FGD) beberapa waktu lalu.

Faizal mengakui, pembangunan smelter oleh PT Freeport telah memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Hanya saja, dia berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," imbuh Faizal.

Sementara Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Ryanda Barma mengatakan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945. Karena itu, kata dia, setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi.

"Artinya, kesejahteraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenuhi, silakan (kontrak diperpanjang). Freeport harus tetap memberikan kontribusi besar bagi peningkatan penerimaan negara dan  penerimaan daerah," kata Ryan.

“Saya melihat daerah-daerah di Papua banyak yang miskin, tolong jalin kerja sama dengan pemerintah agar tambang sekelas Grasberg di Papua benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua," tuturnya.

Ryan juga mengatakan, pemerintah yang sangat gencar dengan kebijakan hilirisasi harus siap juga dengan desain industri yang tepat.

“Jangan sampai pabrik smelternya sudah banyak dibangun, seperti Freeport yang sudah bangun smelter mahal-mahal dengan investasi besar, pembeli dalam negeri tak ada karena pemerintah tak memiliki desain kebijakan industri yang jelas," pungkas Ryan.