Perang Tarif Trump dan Peluang Indonesia dalam Negosiasi Global

Jakarta, Beritasatu.com - Perang tarif yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggegerkan banyak pihak. Setelah mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar puluhan hingga ratusan persen terhadap berbagai negara, yang membuat banyak pihak kelimpungan. Trump kini memilih untuk menangguhkan kebijakan tersebut selama 90 hari ke depan.

Lead Advisor (South East Asia Region) ERIA Lili Yan Ing meyakini bahwa Indonesia memiliki daya tawar yang kuat untuk mempertahankan posisinya di tengah gempuran tarif tinggi dari Presiden AS Trump. Banyaknya mitra strategis asal AS yang beroperasi di Indonesia, menurutnya, dapat menjadi "senjata" dalam bernegosiasi dengan pemerintah AS.

"Kalau kita lihat, perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi, seperti Mastercard, Chubb, AIA, banyak sekali perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Timur secara umum dan mereka meraih keuntungan triliunan dolar AS setiap tahunnya. Itu adalah nilai strategis yang bisa menjadi bargaining chip bagi Indonesia," kata Lili dalam wawancara daring bersama Beritasatu.com, Selasa (15/4/2025).

Lili menambahkan, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini dengan mendorong para mitra dagang dari AS untuk berdialog langsung dengan pemerintah AS. Pasalnya, menurutnya, kecil kemungkinan Trump akan mendengarkan suara dari Asia Tenggara.

"Strateginya adalah kita menggunakan pelaku usaha Amerika untuk berbicara langsung kepada Trump. Karena, berdasarkan pengamatan dan kajian kami, Trump tidak akan mendengarkan Asia Tenggara. Dia tidak peduli dengan Asia Tenggara, bahkan Menteri Keamanannya pun tidak tahu apa itu Asia Tenggara. Jadi menurut saya, penting bagi pelaku usaha Amerika untuk menyuarakan pentingnya peran Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam perekonomian Amerika Serikat," ujarnya.

Selain itu, Lili juga menjelaskan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dengan menyuarakan bahwa kebijakan tarif Trump merugikan perekonomian dunia, serta mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk kembali menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.