Indonesia Akan Temui Perwakilan Dagang AS Bahas Investigasi Tarif

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertemu dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada 12 Mei 2026 untuk membahas kelanjutan investigasi tarif Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari prosedur normal dalam proses investigasi dagang.

“Mereka (USTR) kan ini tektokan online, nanti kita ketemu fisik, kalau enggak salah 12 Mei. Tapi itu sebenarnya lebih ke mekanisme yang harus kita lalui. Enggak ada (permasalahan) yang susbtantif. Indonesia udah comply semua,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, tidak terdapat persoalan substantif dalam proses tersebut, mengingat Indonesia telah memenuhi seluruh ketentuan yang diminta.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyampaikan respons tertulis pada 15 April 2026, disertai dokumen pendukung yang diminta oleh pihak AS. Investigasi tersebut mengacu pada kebijakan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS yang mencakup sejumlah aspek perdagangan internasional.

Dalam proses tersebut, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) serta dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok.

Susiwijono memastikan Indonesia telah memenuhi berbagai standar yang dipersyaratkan, dan pihak USTR juga telah mengakui kelengkapan data yang disampaikan.

“Makanya melalui investigasi, nanti 12 Mei kita harus menjelaskan ke mereka (USTR), bukti bahwa kita enggak excess capacity. Terus kita diminta meyakinkan bahwa industri di Indonesia tidak ada yang forced labor,” jelas Susiwijono.

Selain itu, Indonesia juga akan memberikan penjelasan untuk memastikan tidak adanya praktik kerja paksa dalam industri dalam negeri. Berdasarkan perkembangan terbaru, Presiden AS Donald Trump masih memberlakukan tarif global sebesar 10% yang berlaku selama 150 hari.