Indonesia Jadi Negara Pertama Bahas Tarif Trump dengan Pemerintah AS

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia menjadi negara pertama yang secara resmi diterima oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk membahas kebijakan tarif resiprokal.

Pertemuan ini berlangsung di Washington DC, Rabu (9/7/2025), hanya dua hari setelah Presiden AS Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Juli 2025, yang berisi pemberitahuan tentang besaran tarif baru dan waktu pemberlakuannya mulai 1 Agustus mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian) Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut diterima langsung oleh US Secretary of Commerce Howard Lutnick serta United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer.

“Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima langsung oleh Pemerintah AS untuk membahas kelanjutan dari proses perundingan tarif,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Jumat (11/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dalam tiga minggu ke depan guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pembahasan tidak hanya fokus pada tarif, tetapi juga menyentuh isu-isu strategis lainnya seperti hambatan nontarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, dan kerjasama investasi.

“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga.

Ia juga menekankan bahwa hubungan dagang Indonesia-AS selama ini terjalin baik dan perlu terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama antarpelaku usaha.

“Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS,” ungkap Airlangga.

Dalam kunjungan ini, Airlangga turut didampingi sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian, termasuk Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga.