Ini Alasan Pemerintah Kebut Perjanjian Perdagangan Bebas

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan pemerintah mengejar penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara.

Menurutnya, langkah tersebut utamanya dilakukan untuk menekan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sekaligus memperluas akses pasar ekspor nasional. Perjanjian semacam ini, lanjutnya, akan sangat menentukan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

“Pada saat merk-merk apparel terkenal di kita, sebutlah oleh Nike, Adidas, dan sebagainya, yang dibikin di kita (Indonesia), ekspor ke Uni Eropa, kena tambahan (tarif) yang masuknya sendiri 10%-20%. Begitu di produksi di negara lain yang punya FTA, Vietnam contohnya katakan, (tarifnya) 0%,” jelasnya.

Menurut Susi, tarif bea masuk yang tinggi akan membebani biaya produksi, sehingga berpotensi mengurangi daya saing produk asal Indonesia di pasar internasional. “Di dalam struktur biaya, (tarif) 20% itu luar biasa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sendiri telah merampungkan maupun memfinalisasi sejumlah perjanjian dagang strategis dalam beberapa waktu terakhir.

Di antaranya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang selesai pada 19 Juni 2025. Kawasan EAEU meliputi Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

Selain itu, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi IEU CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026, serta menyepakati tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) meski saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis.