Diancam Dibubarkan Purbaya, Begini Respons Dirjen Bea Cukai

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama berjanji untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan pelayanan, serta menghapus citra negatif instansinya.

Hal itu disampaikan seiring ultimatum Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam membubarkan Bea Cukai dan mengembalikan sistem kepabeanan ke model era Orde Baru jika pembenahan internal tidak menunjukkan kemajuan.

“Intinya itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/12/2025).

Djaka menjelaskan, strategi pembenahan DJBC mencakup transformasi budaya kerja serta penguatan pengawasan. “Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan atau bandara. Tentunya kami akan memperbaiki semua pelayanan,” katanya.

Menurutnya, perbaikan tersebut harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Djaka juga menyampaikan bahwa sejumlah langkah perbaikan telah berjalan, termasuk pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) untuk memberantas praktik underinvoicing.

Menurut Djaka, dia optimistis Bea Cukai dapat berbenah dalam waktu satu tahun. “Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua,” jelas dia.

Dia menambahkan, pembenahan harus dilakukan menyeluruh mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi. “Image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa jika kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perbaikan signifikan, ia dapat mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan ke model era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

Meski menegaskan dirinya tidak sedang marah, Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu bekerja serius. Pelibatan SGS disebut sebagai opsi cadangan apabila reformasi internal mandek. Ia tetap optimistis karena teknologi internal Bea Cukai dinilai telah berkembang pesat.

Purbaya menyoroti dua persoalan utama yang harus diprioritaskan penyelesaiannya, yaitu praktik underinvoicing ekspor serta lolosnya barang ilegal.