Purbaya Tak Masalah Pakaian Reject Disalurkan ke Wilayah Bencana

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak mempermasalahkan penyaluran pakaian reject dari perusahaan garmen ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menurut Purbaya, penyaluran pakaian reject ke wilayah bencana bisa diberlakukan, asalkan bukan barang bekas impor ilegal (balpres). "Kan itu bukan barang ilegal," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Purbaya mengaku belum secara resmi menerima usulan penyaluran pakaian reject ke wilayah terdampak bencana. Adapun wacana tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang kabinet, Senin (15/12/2025).

Meski begitu, Purbaya memberikan lampu hijau agar wacana itu terealisasikan. Bahkan, ia juga menyanggupi apabila diminta untuk membebaskan pakaian tersebut dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Bisa lah, gampang, itu kan ada bencana, ada pengecualian," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran 125.000 potong pakaian reject atau batal ekspor dari pabrik garmen dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera.

Dalam laporan ke presiden, Mendagri Tito Karnavian menyebut dua perusahaan garmen di kawasan ekonomi khusus (KEK) telah berkoordinasi untuk menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.

”Kami mohon dukungan dari bapak menteri keuangan dan juga bapak menteri perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 pakaian ini,” kata Tito.

Penyaluran pakaian reject, tapi masih layak ini merupakan upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.