DEN Targetkan Kapasitas Storage Energi Naik dari 21 Hari Jadi 3 Bulan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan memperkuat ketahanan energi nasional melalui penambahan kapasitas penyimpanan energi (storage).

Melalui kebijakan tersebut, DEN menargetkan peningkatan ketahanan energi dari sekitar 21 hari menjadi hingga tiga bulan. Bahlil menegaskan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

“Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi tiga bulan dan ini pasti kita akan membangun storage,” ujar Bahlil seusai pelantikan anggota DEN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Bahlil menjelaskan, penguatan kapasitas storage merupakan bagian dari empat fokus utama kebijakan energi nasional yang ditekankan Presiden Prabowo. Fokus pertama adalah kedaulatan energi, yang menegaskan bahwa pengelolaan sektor energi nasional harus bebas dari intervensi pihak mana pun.

Fokus kedua menyangkut ketahanan energi yang dinilai masih rentan, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi secara masif. Fokus ketiga adalah kemandirian energi, sementara fokus keempat diarahkan pada pencapaian swasembada energi guna mengurangi ketergantungan impor.

“Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin. Keempat itu adalah swasembada, pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” papar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah menyiapkan landasan kebijakan melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan tersebut mencakup pengembangan energi baru dan terbarukan, serta dorongan pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang sektor energi.

Dengan dilantiknya jajaran Dewan Energi Nasional, Bahlil berharap seluruh agenda penguatan energi nasional dapat dipercepat dan dijalankan secara terkoordinasi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.