DEN Targetkan Hentikan Impor BBM Bertahap untuk Swasembada Energi

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan Indonesia akan menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, baik solar maupun bensin, masih tergolong tinggi.

Karena itu, keberadaan DEN diharapkan mampu mempercepat agenda strategis nasional menuju kemandirian dan swasembada energi di berbagai sektor.

“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta kiloliter, baik solar maupun bensin. Ini (penghentian impor) akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” ujar Bahlil seusai pelantikan anggota DEN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah utama, antara lain meningkatkan produksi minyak nasional (lifting) serta mendorong peralihan kebutuhan energi ke sumber energi alternatif.

Pada 2026, Indonesia juga mulai menghentikan impor solar seiring beroperasinya proyek refinery development master plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selain kemandirian dan swasembada energi, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada DEN untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Kedaulatan energi menegaskan bahwa pengelolaan sektor energi harus bebas dari intervensi pihak mana pun.

Pada sisi lain, DEN juga akan menambah kapasitas penyimpanan energi (storage) sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional.

“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan, peta jalan (roadmap) kebijakan energi nasional telah disusun dan kini memasuki tahap implementasi. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah negara serta memperkuat organisasi pendukung di sektor energi.

Selain itu, regulasi dalam bentuk peraturan presiden tengah disiapkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir,” pungkas Bahlil.