Teknologi Lanjutan Jadi Harapan Tingkatkan Lifting Migas

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengandalkan pemanfaatan teknologi lanjutan untuk meningkatkan produksi atau lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah berkomitmen menaikkan lifting migas, meski realisasi lifting minyak bumi pada 2025 telah mencapai 605,3 ribu barel per hari atau melampaui target APBN.

Menurutnya, salah satu kunci optimalisasi peningkatan lifting migas adalah penerapan teknologi lanjutan pada sumur eksisting, seperti enhanced oil recovery (EOR), fracking, dan horizontal drilling.

“Untuk meningkatkan lifting, mau tidak mau, harus kita suntik dengan teknologi. Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi, enggak ada cara lain. EOR salah satunya,” ujar dilansir dari Antara, Kamis (12/2/2026).

Namun, ia mengakui penerapan teknologi lanjutan kerap terkendala aspek keekonomian. Karena itu, pemerintah memberikan fleksibilitas skema kontrak kerja sama bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi.

KKKS diperbolehkan memilih skema kontrak kerja sama berbentuk gross split atau cost recovery.

“Kebijakan ini adalah jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional, sekaligus mengoptimalkan upaya menuju ketahanan energi,” jelasnya.

Ia menegaskan kegiatan negara tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjamin pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan energi bagi masyarakat.

“Negara itu tidak hanya bicara tentang berapa profitnya, negara itu enggak boleh bicara hanya profit oriented. Tetapi negara juga harus bicara tentang pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan. Kita ini melayani rakyat, kalau ada profit itu multiplier effect,” tegasnya.

Langkah kedua yang ditempuh pemerintah adalah mendorong pengelolaan sumur tua (idle well). Saat ini terdapat 6.305 sumur idle yang memiliki potensi hidrokarbon, dengan 787 sumur dapat direaktivasi dan 3.972 sumur berpotensi untuk dikerjasamakan. “Upaya ini penting untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi proyek yang telah menyelesaikan rencana pengembangan atau plan of development (POD), tetapi belum masuk tahap konstruksi dan produksi. Pemerintah akan bersikap tegas terhadap KKKS yang belum melaksanakan pekerjaan meski izin telah diperoleh.

Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi potensi migas di Indonesia timur.