Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Tangga Menuju Negara Maju

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi sangat penting agar peningkatan nilai tambah sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran bangsa.

Menurut Bahlil, program hilirisasi yang dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045.

“Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (12/2/2026).

Ia menyampaikan potensi hilirisasi Indonesia sangat besar. Program tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% sekaligus mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional.

Industrialisasi dan hilirisasi, menurutnya, menjadi syarat mutlak bagi negara berkembang untuk beralih menjadi negara maju.

“Dalam teori ekonomi tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Enggak ada itu,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan nilai ekspor komoditas, hilirisasi disebut mampu mendongkrak nilai ekspor secara signifikan. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel tercatat US$ 3,3 miliar. Setelah kebijakan larangan ekspor nikel diterapkan pada 2020, nilai ekspor nikel meningkat menjadi US$ 33,9 miliar.

Ia juga mencontohkan sejumlah negara yang berhasil maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan China, Finlandia, dan negara lain untuk membangun industri domestik.

“Pada abad ke-16 ketika Inggris menguasai industri bahan baku tekstil, apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Enggak ada. Amerika pada abad ke-19 menerapkan pajak impor 45%, tujuannya membangun industri dalam negeri,” katanya.

“China pada 1980-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tetapi TKDN 88%. Finlandia 60% sampai 70% foreign direct investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, kemudian mereka menjadi negara hebat,” tambah dia.

Ia menegaskan pelaksanaan hilirisasi harus berkeadilan dengan menempatkan kolaborasi investor, masyarakat, dan pemerintah dalam posisi saling menguntungkan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil, dan merata.