Cadangan Beras Hampir 5 Juta Ton, Ketahanan Pangan RI Makin Kuat

Capaian ini didukung peningkatan produksi beras dalam negeri, sehingga sejak 2025 Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Laporan Rice Outlook April 2026 dari United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia mengalami penurunan impor beras terbesar di dunia, yakni minus 3,8 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, Filipina menjadi importir beras terbesar pada 2025 dengan volume 3,6 juta ton, sementara Vietnam berada di posisi kedua dengan impor 3,5 juta ton meski juga merupakan eksportir besar.

"Pangan kita, alhamdulillah aman. Indonesia sudah swasembada beras. Kemudian protein juga kita swasembada. Ayam telur kita sudah ekspor," kata Andi Amran.

Selain itu, standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan horeka sekitar 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Dari sisi kesejahteraan petani, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai tukar petani (NTP) tanpa perikanan terus terjaga di atas 120 sejak Juli 2024. Bahkan, NTP tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 di level 126,11.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga konsisten berada di atas 130 sejak pertengahan 2024. Pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 137,94.

Perkuat Sektor Perkebunan

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan melalui alokasi anggaran Rp 9,95 triliun pada 2026-2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870.000 hektare.

“Anggarannya Rp 9,95 triliun, hampir Rp 10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegas Mentan Amran di gedung Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Dahulu waktu dijajah, kerja paksa, tidak digaji, makan seadanya, tetapi produksi tebu bisa 14.000. Sekarang sudah merdeka, ada pemerintah, ada bupati, justru turun jadi 4–5 ton. Di mana salahnya?” ujar Mentan Amran.

“Nah sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.