Cadangan Beras Hampir 5 Juta Ton, Ketahanan Pangan RI Makin Kuat

Mentan Amran juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis penguatan irigasi dan perkebunan ini akan menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Keterlibatan Pemda

Mentan juga mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memperkuat program irigasi dan pengembangan perkebunan sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan efektif di lapangan, terutama melalui penguatan peran daerah dalam mengawal peningkatan produksi di wilayah sentra pangan.

“Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” ujar Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di kantor pusat Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci dalam memastikan percepatan program berjalan optimal, mulai dari penguatan irigasi hingga peningkatan produktivitas tanaman.

Sebagai langkah konkret, Kementan mengalokasikan lebih dari Rp 3 triliun untuk penguatan sistem irigasi pertanian. Program ini mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80.000 unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah yang memiliki potensi peningkatan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp 3 triliun, dari total Rp 12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Mentan Amran.

Ia menegaskan, distribusi anggaran dilakukan berbasis potensi wilayah dan komitmen pemerintah daerah.

“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.