Indef Desak BPS Terbitkan Data Pengangguran

Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menerbitkan data jumlah pengangguran di Indonesia. Data tersebut, menurut Indef, dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam menekan angka pengangguran.

"Padahal, biasanya diumumkan pada bulan Juli setiap tahunnya, karena data-data dari survei tersebut seharusnya menjadi acuan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan presiden dan penyampaian nota keuangan," ujar peneliti Indef Dzulfian Syafrian di Jakarta, Jumat (16/10).

Dzulfian mengatakan, hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan BPS, seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan, dapat menjadi acuan untuk tentang perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indef, kata dia, mempertanyakan alasan mengapa sampai saat ini BPS belum juga mengumumkan hasil surveinya.

"Dan mengapa Presiden dalam pidatonya tidak menyinggung informasi dan data tentang kemiskinan dan pengangguran," tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jangan sampai BPS mengundur pengumuman data pengangguran penduduk Indonesia termasuk data kemiskinan karena kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memburuk. Pasalnya, data setahun terakhir terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat.

"Tingkat kemiskinan meningkat dari 10,96 persen pada bulan September 2014 menjadi 11,50 persen pada Maret 2015. Sedangkan pengangguran terbuka meningkat dari 7,1 persen pada semester I tahun 2014 menjadi 7,5 persen pada semester I tahun 2015," jelasnya.

"Selain itu terjadi tingkat kesenjangan ekonomi yang melebar di mana indeks Gini Ratio meningkat dari 0,41 menjadi 0,42 lebih parah dari negara liberal seperti Amerika," tambahnya.

Indef menyatakan, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat sejumlah faktor, antara lain penurunan pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun ini, tingginya tingkat inflasi terutama inflasi bahan makanan, gagalnya program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.