Darmin: Dualisme Pengelolaan Hambat Batam Jadi KEK

Jakarta - Menko Perekonomian Darmin Nasution ‎menyatakan dualisme pengelolaan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) menghambat peningkatan status Pulau Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Darmin mengatakan, selama ini telah terjadi tumpang tindih pengelolaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Ini persoalannya cukup rumit karena tumpang tindih pengelolaannya rumit. Biarkan pemerintah selesaikan dulu," kata Darmin di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1).

Darmin mengatakan pada waktu yang tepat pemerintah akan men‎jelaskan kepada publik mengapa sampai terjadi tumpang tindih pengelolaan di kawasan perdagangan yang telah beroperasi selama 35 tahun itu.

"Kalau tidak rumit‎, kawasan perdagangan bebas sudah beroperasi selama 35 tahun. Kalau tidak rumit sudah lama selesai persoalannya," tutur Darmin.

Di sisi lain, Darmin membantah bahwa pemerintah hanya fokus mengembangkan KEK Batam.

"Tidak. Lainnya jalan, tidak ada masalah. Ada KEK Sei Mangkei juga jalan. KEK Bitung katanya sudah beres urusan pembebasan lahan. Tapi saya akan cek. Yang pelik, sejauh ini Batam," katanya.

Pemerintah bertekad mengembangkan delapan KEK di Indonesia, yaitu KEK Batam di Kepulauan Riau, KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), KEK Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Kota Palu (Sulawesi Tengah), KEK Morotai Kabupaten Morotai (Maluku Utara), KEK Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang (Banten), KEK Mandalika Kabupaten Lombok (NTB), dan KEK Bitung (Sul‎awesi Utara).