Komisi V Akan Undang Lagi Pengelola Transportasi Online dan Konvensional

Jakarta - ‎Komisi V DPR akan mengundang para pengelola transportasi berbasis online dan pengelola transportasi konvensional untuk duduk bersama memecahkan permasalahan yang terjadi belakangan ini. Seperti diketahui sempat terjadi bentrokan di beberapa kota antara pengemudi dua basis penyedia layanan transportasi itu.
‎
"Komisi V tadi semua sepakat akan mengundang secara khusus para pengelola transportasi online dan juga konvensional untuk duduk bersama, mencoba memecahkan persoalan-persoalan yang dirasakan para driver ini agar terjadi win-win solution," kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, Rabu (29/3).
‎
Diharapkan, ke depan dibangun kondisi di mana masyarakat diuntungkan dan driver-nya tidak merasa dirugikan. Para pengelola juga bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.‎

‎Hal itu disampaikannya pascaKomisi V melakukan rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Driver Online (ADO) di Gedung Parlemen, Jakarta.‎
‎‎
‎Fary Djemi Francis menyatakan pihaknya akan segera meminta kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terhadap pengemudi transportasi online roda dua yang sampai sekarang belum diatur.
‎
"‎Agar Pemerintah memberikan aturan khususnya yang belum diatur di Permenhub itu, khususnya transportasi roda dua," kata Fary.

Diakui pihaknya, khusus berkait transportasi roda dua, tidak diatur dalam UU lalu lintas. Makanya pihaknya akan mendorong Pemerintah mengeluarkan terobosan dalam rangka menjawab kebutuhan itu.‎
‎
Pihaknya juga akan mendorong agar ada pengaturan terbaru yang sama-sama menguntungkan bagi pengemudi transportasi online dengan pengelola aplikasinya. Banyak keluhan yang disampaikan ADO menyangkut hal itu.
‎
"Misalnya menyangkut terjadi cancel order, lalu pembinaan yang tak begitu diatur. Dan menyangkut batasan-batasan dan jumlah daripada transportasi online yang akan beroperasi di suatu tempat, itu juga ada masukan-masukan," jelasnya.