Bacakan Pesan Nelayan, Menteri Susi: Cantrang Ancam Ketersediaan Ikan

Mangupura - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat berbagai keluhan dari para nelayan terkait penggunaan alat tangkap cantrang oleh sejumlah kapal penangkap ikan. Penangkapan ikan menggunakan cantrang dinilai sebagai ancaman bagi ketersediaan ikan pada masa mendatang.

Menteri Susi pun langsung membacakan pesan singkat yang diterimanya dari nelayan, baik lewat layanan SMS maupun Twitter, saat menggelar jumpa pers di Hotel Padma Kuta, Badung, Bali, Kamis (27/4). Pesan yang diterima, antara lain berbunyi "..mereka sering menghadap Mentri...", "..masih banyak yang bikin kapal cantrang...", "..aparat selalu dibeli..","...kemarin ada operasi juga bocor, ga ada yang diperiksa...","... selama ada cantrang mereka ngomongnya besar...".

Dalam pesan tersebut, sejumlah pelapor juga mencantumkan nama pengguna kapal cantrang. "Identitas pelapor tentu saya rahasiakan untuk keselamatan mereka," kata Susi.

Menurut Susi, cantrang adalah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian di dasar atau menyentuh dasar perairan. Pengoperasian cantrang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan. Penangkapan ikan menggunakan cantrang adalah ancaman bagi ketersediaan ikan pada masa depan. Pasalnya, hanya 46 persen hasil tangkapan cantrang berupa ikan besar yang memang ditargetkan. Sisanya ikan kecil yang harga jualnya menjadi murah. Hasil tangkapan cantrang hanya dijual dengan harga rata-rata Rp 5.000 per kilogram.

"Konflik antarnelayan sering terjadi karena keberadaan kapal cantrang merusak pendapatan nelayan tradisional," kata Susi.

Untuk itu, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapa Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan.

Upaya itu, kata Susi, ternyata masih menemui sejumlah hambatan, karena masih banyak mafia yang bermain di sektor perikanan. "Terlalu banyak mafia berkeliaran, masing-masing bawa kepentingan," ujar Susi.

Transparansi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan pemerintah Indonesia mendorong prinsip-prinsip transparansi pengelolaan perikanan di seluruh dunia melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen kuat dengan didasari pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

"Transparansi ini untuk keberlanjutan sektor perikanan. Akuntabilitas dan partisipasi publik adalah elemen kunci untuk meningkatkan manajemen perikanan," ujar Rifky Effendi Hardijanto ketika membuka Konferensi Internasional Inisiatif Transparansi Perikanan (FITI) ke-2 di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis (27/4).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Rifky, telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mendukung transparansi perikanan, di antaranya dengan membuka perizinan kapal dalam jaringan atau online. Selain itu pihaknya juga memiliki sistem basis data tangkapan yang bisa dijangkau perusahaan perikanan dan bisa diakses oleh publik.

Pemerintah, kata dia, juga telah melaksanakan perhitungan tarif, regulasi hingga angka ekspor dan impor produk perikanan yang transparan. Kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah diakui sebagai pionir dalam pemberantasan pencurian ikan dengan didukung ketegasan dan konsistensinya dalam menindak pelaku pencurian tersebut.