Industrialisasi Picu Pemerataan Ekonomi

Sumedang- Kementerian Perindustrian (Kemperin) fokus mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional melalui penumbuhan industri baik skala besar maupun kecil dan menengah. Langkah ini perlu dukungan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

"Kebijakan kami tidak bisa jalan sendiri. Untuk mewujudkan industrialisasi, dibutuhkan aparatur yang bisa memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Misalnya, terkait teknologi dan informasi data," kata Plt. Sekjen Kemperin Haris Munandar ketika memberikan kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Senin (29/5) seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Sampai periode kuartal-III 2016, jumlah perusahaan industri besar yang tumbuh sebanyak 1.228 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15,54 juta orang. Adapun di sektor industri kecil menengah (IKM), penambahan unit usaha hingga tahun 2016 sebanyak 165.983 IKM atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015.

Kepada lebih dari 2.000 Wasana Praja IPDN yang hadir dalam kuliah umum, Haris menyampaikan, kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia berasal dari sektor manufaktur. "Pada kuartal I tahun 2017, industri pengolahan non-migas mampu menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 18,08 persen atau tertinggi dibanding sektor lain," ungkapnya.

Haris berharap agar para calon pamong praja muda yang lulus dan menempati posisi di lingkungan pemerintahan tersebut, ikut berperan aktif menjalankan visi dan misi pembangunan industri nasional. Upaya ini sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat karena efek berganda industri adalah penyerapan tenaga kerja

Guna menyukseskan program hilirisasi industri, Haris menyatakan, perlu sinergi antara pemangku kepentingan dan perubahan pola pikir. "Jangan terus jual sumber daya alam lokal kita. Jadi, harus melalui pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah produk semakin tinggi dan menerima devisa dari ekspor," ujarnya.

Selain itu, ditopang dengan program cinta produk domestik. Kemperin mencatat, total ekspor sektor industri pada Januari-Maret 2017 mencapai US$ 30,57 miliar, sedangkan nilai impor sekitar US$ 27,69 miliar sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 2,88 miliar. "Saat ini, impor masih pada bahan baku dan bahan penolong yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri. Namun, itu menunjukkan aktivitas industri masih jalan karena berproduksi," jelas Haris.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Hyronimus Rowa menuturkan, di era otonomi daerah, pamong praja dituntut dapat mengembangkan keterampilan masyarakat khususnya di sektor industri sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah. "Setelah wisuda, para lulusan ini akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Mereka harus mampu bangun industrialisasi di daerah-daerah," ucapnya.

Hyronimus berharap, Indonesia tidak menjadi negara pengimpor produk industri, tetapi bisa menjadi basis produksi dan tuan rumah di negeri sendiri. "Maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang qualified serta pemahaman tentang pengembangan industri nasional. Pasalnya, lulusan SMK sekarang banyak yang mengangggur," paparnya.