3 Tahun Jokowi-JK, Kemkop Dongkrak PDB Koperasi dan Rasio Kewirausahaan

Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berkomitmen melanjutkan program prioritas ke-6 dan ke-7 Nawa Cita yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Program prioritas ke-6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Sementara program prioritas ke-7 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Tekad itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat memberikan keterangan pers tentang Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bertema "Perwujudan Indonesia Sentris dan Pembangunan Kewilayahan Secara Merata" di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10). "Peningkatan produktivitas dan daya saing menjadi prioritas untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi," kata Puspayoga.

Menurut Puspayoga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio kewirausahaan nasional meningkat signifikan. Disebutkan, pada tahun 2016 porsi sektor koperasi terhadap PDB mencapai 3,99 persen dibandingkan pada 2014 yang hanya 1,71 persen dan rasio kewirausahaan naik menjadi 3,01 persen dari 1,65 persen pada 2014. "Pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional menjadi salah satu indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami melakukan pelatihan kewirausahaan, pemberian modal bagi wirausaha pemula, fasilitasi pemberian hak cipta dan hak merek serta IUMK secara gratis," kata Puspayoga.

Dia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikan Nawa Cita ke dalam tiga program prioritas yang terdiri atas program pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, serta pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional. "Ketiga hal itu kami jabarkan dalam berbagai program strategis bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat," kata Puspayoga.

Dia mengatakan, program pengembangan koperasi dan UKM, diimplementasikan dalam bentuk reformasi koperasi. Program lainnya adalah reorientasi koperasi, yaitu mengubah paradigma pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, program rehabilitasi koperasi dilaksanakan dengan cara memperbaiki dan membangun database system koperasi melalui online database system (ODS) untuk mendapatkan data koperasi akurat. "Kami membubarkan koperasi tidak aktif dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan," katanya.

Menurut Puspayoga, berdasarkan hasil pemutakhiran data ODS terdapat sejumlah 153.171 unit koperasi aktif dan koperasi yang dibubarkan sebanyak 40.013 unit.

Sementara dalam upaya pengembangan peran koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan program pengembangan untuk meningkatkan kapasitas koperasi melalui regulasi yang kondusif, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran, dan teknologi. "Kami juga terus mendorong kemudahan akses pembiayaan koperasi dan UMKM agar tercipta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelas dia.

Dikatakan, saat ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 69,6 triliun atau 65,5 persen dari total target KUR sebesar Rp 106,2 triliun kepada 3.098.515 juta debitur. "Koperasi harus diperkuat dan diberikan peran lebih besar dalam menjalankan program pemerintah melalui KUR," kata Puspayoga.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK juga telah menetapkan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa sebagai penyalur KUR.

Di sisi lain, lanjut Puspayoga, Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendorong para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait agar koperasi menggunakan sistem pembiayaan atau Kredit Ultra Mikro (KUMi), yang menyediakan fasilitas kredit berbunga sangat rendah. Saat ini, terdapat dua koperasi yang telah menyalurkan KUMi dari 60 koperasi yang ditargetkan sebagai penyalur.

Kedua koperasi itu adalah Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) yang menyalurkan dana Rp 17,59 miliar kepada 7.184 anggota dan Koperasi Abdi Kerta Raharja sebesar Rp 10 miliar kepada 4.501 anggota. Selain itu, kata Puspayoga, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM juga telah menyalurkan dana bergulir dengan 4,5 persen untuk sektor riil dan koperasi 7 persen (sliding rate).