SBY: Rakyat Mesti Tahu Utang Negara untuk Apa Saja

Sumedang - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur, melalui utang. Meski hal itu tidak salah, namun konsekuensinya pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan berkurang.

"Sekali lagi, itu tidak salah, karena pasti ada gunanya untuk menggerakkan ekonomi kita," katanya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dia di sela-sela kegiatan SBY Tour de Jawa Barat (Jabar), Jumat (23/3).

Meski begitu Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa meningkatnya pembangunan infrastruktur akan mengurangi alokasi APBN untuk pembangunan manusia. SBY menuturkan, pembangun infrastruktur tak hanya membutuhkan pendanaan, melainkan perlu mengedepankan urgensi. "Bagaimanapun untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, bantuan kepada yang perlu dibantu, bantuan sosial misalnya, porsinya pasti berkurang," ungkapnya.

SBY menekankan pentingnya mengontrol utang. "Jelaskan pada rakyat. Rakyat mesti tahu negaranya utang berapa banyak? Untuk apa? Dari negara mana utang itu? Bagaimana membayar utang itu dan sebagainya," harapnya.

Dia menyatakan penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemampuan negara membayar utang. "Apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Kalau hanya infrastruktur, menurut saya, mestinya juga digunakan untuk komponen lain, agar ekonomi tumbuh lebih bagus," katanya.

Dikatakan, pemerintahan yang dipimpinnya dahulu juga berutang untuk menggerakkan ekonomi. "Artinya tidak keliru, kalau dulu kami utang, itu pun kami perhatikan betul, jangan sampai beban utang terhadap GDP (gross domestic product) itu berlebihan," katanya.

Pada 2005, beban utang terhadap GDP berada pada level 56 persen. Kemudian, menurun menjadi 24 persen. "Kalau sekaarang naik, tidak apa-apa untuk kepentingan infrastruktur, asalkan kenaikannya tidak melebihi kepatutan," ujarnya.

Ditambahkan, jika sudah melebihi dari 30 persen, maka pemerintah harus berhati-hati. "Apalagi, kalau sudah 35 persen, 40 persen lebih hati-hati lagi. Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi," imbuhnya.

Namun SBY tidak menyalahkan pemerintahan Jokowi yang gencar membangun infrastruktur dengan utang. "Saya tidak boleh menyalahkan Presiden Jokowi dan pemerintah sekarang begitu saja, lantaran beliau mengembangkan kebijakan ekonomi yang berbeda katakan lah dengan kebijakan ekonomi yang saya jalankan dulu selama 10 tahun," kata dia.

Terkait keterlambatan proyek infrastruktur, dia berpendapat, ada permasalahan sosial yang dihadapi. Misalnya pembebasan tanah. "Jangan sampai semuanya gampang, kita bisa selesai dengan cepat. Kenyataannya, ada masalah pembebasan tanah," katanya.

Menurutnya, keterlambatan pembangunan infratruktur juga akibat masalah finansial. "Saya mengalami itu dulu, oleh karena itu, saya tidak mudah mengatakan 'ah itu gampang. itu segera terwujud', karena memang itu lah masalah yang kita hadapi di negeri tercinta ini. Apalagi kalau utang itu belum cair," ucapnya.

Dia berharap, keterlambatan itu segera dilakukan solusi. "Kalau urusan finansial, ya bagaimana mendapatkan keuangan itu. Kalau pembebasan tanah, ya bagaimana cara pemebebasan tanah yang tepat dan lain-lain," ungkapnya.

Tingkatkan Kepercayaan Rakyat
Dia menegaskan, pemerintahan Jokowi masih memiliki waktu 1,5 tahun untuk menuntaskan tugas dan pengabdian. "Sehingga pada saat Pilpres 2019, tidak ada lagi janji yang belum dipenuhi kepada rakyat dalam pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur," ujarnya.

Apabila sisa waktu pemerintahan digunakan dengan baik melalui kebijakan kabinet yang solid dan efektif, maka rakyat akan mengapresiasi. Meski politik makin panas karena mendekati pemilu legislatif (pileg) dan pilpres, namun pembangunan ekonomi jangan mengendur. "Rakyat itu mungkin akhirnya ya masalah perut, kehidupan sehari-hari mereka. Kalau diperhatikan dengan baik, Insyaallah baik untuk pemimpin kita dalam mengikuti pilpres yang akan datang," tandasnya.

Dia mengungkapkan, rakyat Indonesia tentu mengetahui terdapat empat jalur kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkannya ketika memimpin Indonesia. Keempatnya yaitu pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan.

Terkait keterlambatan proyek infrastruktur, dia berpendapat, ada permasalahan sosial yang dihadapi. Misalnya pembebasan tanah. "Jangan sampai semuanya gampang, kita bisa selesai dengan cepat. Kenyataannya, ada masalah pembebasan tanah," katanya.

Menurutnya, keterlambatan pembangunan infratruktur juga akibat masalah finansial. "Saya mengalami itu dulu, oleh karena itu, saya tidak mudah mengatakan 'ah itu gampang. itu segera terwujud', karena memang itu lah masalah yang kita hadapi di negeri tercinta ini. Apalagi kalau utang itu belum cair," ucapnya.

Dia berharap, keterlambatan itu segera dilakukan solusi. "Kalau urusan finansial, ya bagaimana mendapatkan keuangan itu. Kalau pembebasan tanah, ya bagaimana cara pemebebasan tanah yang tepat dan lain-lain," ungkapnya.