Hadapi Industri 4.0, Pemerintah Terapkan Pendidikan Link and Match

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan era revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.

Langkah pertama kebijakan link and match untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia (SDM)/tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dengan industri berbasis teknologi digital. "Melalui komite vokasi yang merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah dan industri telah dilakukan sinergi, mulai dari perancangan program dan disain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaran pelatihan kerja," kata Hanif saat membuka Company Gathering yang diselenggarakan Universitas Diponegoro (Undip) Career Center (UCC) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (29/3).

Dalam acara bertajuk "Membangun Kemitraan Strategis antara Dunia Kampus dan Dunia Industri untuk Mencetak SDM Indonesia yang Berkualitas" ini turut hadir Dirjen Pembinaan Pelatihan Produktivitas, Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Rektor Undip Yos Johan Utama, Direktur Undip Career Center, Fitri, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Karawang, Suroto.

Hanif mengatakan, langkah kedua adalah masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Transformasi program dan disain pelatihan dan pendidikan secara simultan juga harus beriringan dengan upaya masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. "Strategi ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja trampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datang, " katanya.

Hanif menyatakan, target pemerintah menaikkan jumlah peserta pelatihan kerja menjadi 1,4 juta pada tahun 2019 atau 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya merupakan langkah taktis dalam upaya pemenuhan tenaga kerja kompeten pada tahun 2030. "Karena itu, kolaborasi yang telah terbangun antara pemerintah dan dunia industri dalam penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja dan pemagangan perlu terus ditingkatkan," katanya.

Dikatakan, dalam dunia persaingan, bukan orang paling pintar, bukan orang paling kuat tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang paling responsif menghadapi perubahan. "Itu tantangan perguruan tinggi secara umum bagaimana tingkat responsifitas sebagai penyedia input SDM menghdapi dunia yang sedang berubah dan akan terus berubah secara cepat, " katanya.

Dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini, kata dia, penguasaan soft skill memiliki peran sangat penting dalam upaya memenangkan persaingan global. Pasalnya hasil laporan World Economic Forum mengungkapkan sebanyak 80% skill yang dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam era industri 4.0 adalah penguasaan soft skill.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan technicall skill. Penguasaan soft skill juga harus mulai dipersiapkan sejak di jenjang pendidikan dasar hinggaperguruan tinggi," katanya.

Hanif mengatakan, tantangan Perguruan Tinggi ke depan merumuskan skema tertentu agar mahasiswa menguasai skill yang fleksibel yang sesuai kebutuhan pasar kerja dan mengikuti perkembangan zaman. "Ketika trend berubah, mahasiswa juga bisa menyiapkan diri, oh teryata apa yang dipelajari ada yang berkurang sedikit. Selanjutnya mahasiswa bisa mengembangkan diri untuk mengambil kursus atau melanjutkan pendidikan. Pada intinya mereka bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, " ujarnya.

Hanif meminta mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar siap bersaing di dunia kerja. Mahasiswa juga dituntut memiliki kompetensi yang berada di atas standar karena kalau berada di atas standar pasti dapat memenangkan persaingan global.

Selain itu, juga kembali menyinggung persoalan miss match yang masih tinggi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Terkait hal ini, Hanif meminta perguruan tinggi menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. "Sebanyak 63% lulusan perguruan tinggi tidak match dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem pendidikan di perguruan tinggi harus berorientasi dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi harus bisa menjawab tantangan ini," ungkap Hanif.

Dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Hanif mengharapkan Indonesia tidak sekadar sebagai negara konsumen. Masyarakat didorong bukan hanya sebagai penikmat berbagai produk luar, tetapi harus mampu menciptakan produk sendiri. "SDM yang kuat, SDM yang tangguh, SDM yang unggul mau tidak mau harus menjadi pilihan bagi perjuangan kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pemain dan pemenang," ujarnya.