Pesan Susi pada Polisi: Usut Pelaku Aktivitas Ilegal di Laut

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti mendapatkan kehormatan mengisi kuliah umum kepada para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun ajaran 2019 pada Jumat (28/6/2019).

Mengusung tema "Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi yang Unggul dan Berintegritas di Era Demokrasi dan Globalisasi yang Promoter untuk Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional", acara tersebut diselenggarakan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Minggu (30/6/2019) menyampaikan bahwa polisi memiliki peran penting untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia. Salah satunya, menindak pemilik kapal perikanan asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Hal tersebut berkaca pada pengalamannya dalam menangani kasus sebuah kapal pengangkut ikan besar bermuatan 3.000 ton ikan di Sabang, serta kapal-kapal lainnya seperti MV Viking dan STS 50 beberapa waktu silam.
Menteri Susi bercerita meskipun pihaknya berhasil menangkap kapal dan menyita muatan ikan senilai Rp 20 miliar yang berada di dalamnya, para pemilik kapal dan aktor intelektual belum berhasil tersentuh penegak hukum. "Saya tenggelamkan kapal 1.200 GT. Pemiliknya siapa dan di mana? Masa kapal segede itu tidak ada pemiliknya? Hal seperti ini tidak boleh terjadi," ucap Menteri Susi.

Menteri Susi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki keterbatasan untuk menangani perkara serupa. Saat ini, KKP hanya mampu menghukum pelaku fisik/pelaku lapangan. Oleh sebab itu, polisi diharapkan mengisi peran untuk menindak para pemilik kapal pelaku aktivitas ilegal di laut dan pelaku intelektual lainnya guna memotong tali kejahatannya hingga tuntas.

Guna mengatasi hal tersebut, pendidikan dalam lembaga polisi harus semakin ditingkatkan agar kemampuan polisi dalam mengusut kasus kejahatan di laut menjadi tepat sasaran. Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam arti yang luas harus dikuasai oleh para penyidik Polri.

"Negara maju, negara modern, negara yang sejahtera itu biasanya satu syarat utamanya, penegakan hukum berusaha menuju ke arah yang berintegritas. Kemudian, diiringi pembangunan kesejahteraan dan yang lainnya. Bila ini jalan, maka investasi bisnis akan hidup," tegas Menteri Susi.

Menteri Susi menjelaskan, keseriusan untuk mengusut para pelaku kejahatan di laut sangat penting mengingat tingginya nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan upaya pemberantasan illegal fishing yang memberikan berbagai dampak positif terhadap ekonomi selama 4,5 tahun terakhir.

Hilangnya kapal-kapal eks asing dari perairan Indonesia terbukti meningkatkan stok ikan di perairan Indonesia. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan hidup para nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta menjadikan laut kita saat ini tidak terlalu terbebani daya dukung ekosistemnya. "Stok ikan kita naik dari tujuh juta dalam dua tahun menjadi 12 juta lebih. Nilai tukar usaha perikanan naik bahkan sampai 20 persen lebih.
Ekspor mulai merangkap naik dan bapak-bapak harus ketahui, pajaknya naik dari Rp 800 miliar di tahun 2014 jadi Rp 1,6 triliun di tahun 2018," lanjut Menteri Susi.

Selain itu, saat ini Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan neraca perdagangan perikanan tertinggi di Asia Tenggara, menggeser Thailand yang sebelumnya bertengger pada urutan pertama.

Menutup arahannya, Menteri Susi berharap agar para peserta semakin memahami pentingnya menjaga laut sebagai masa depan bangsa.

Sebagai informasi, Sespimti merupakan sekolah yang diperuntukan bagi anggota Polri dan TNI yang berpangkat setingkat Komisaris Besar Polisi dan Kolonel yang akan naik pangkat ke Perwira Tinggi setingkat Brigadir Jenderal.