PDIP: Pandemi Momentum Kemandirian Pangan

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum berbenah guna menciptakan kedaualtan pangan di tengah pandemi Covid-19. PDIP menilai kedaulatan pangan merupakan aspek mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya kehidupan sosial.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri saat membuka webinar dengan tema 'Kedaulatan Pangan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno' pada Selasa (23/6/2020). Hadir dalam diskusi itu, Guru Besar Ilmu Perekonomian Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar, Kirana Larasati dan ratusan pengurus PDIP di tingkat daerah.

Rokhmin menerangkan, PDIP sejak dulu selalu mengutamakan kemandirian bangsa melalui kedaulatan pangan. Hal itu selalu disuarakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam berbagai acara internal maupun eksternal partai. Mengutip pernyataan hasil penelitian bahwa suatu negara dengan penduduk 100 juta akan sukar menjadi maju dan berdaulat jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

"Karena itu, kalau saudara mengikuti rakornas, atau rapat-rapat nasional lainnya, selalu ibu Ketua Umum menekankan betapa seluruh pilar partai baik di eksekutif, legislatif dan struktur di seluruh Indonesia harus benar-benar memperkuat dan mengembangkan kedaulatan pangan kita," kata Rokhmin dalam paparannya.

Rokhmin melanjutkan, WHO juga mensinyalir masa pandemi ini membuat negara-negara dunia rentan krisis pangan. Karena itu, PDIP mendorong kedaulatan pangan, bukan hanya mandiri secara terpusat, tetapi hingga desa. "Baik untuk masa pandemi atau pasca," tegas Rokhmin.

Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong ini menambahkan, ada beberapa hal yang membuat kedaulatan pangan strategis bagi Indonesia. Pertama, kedaulatan pangan menentukan kesehatan, kecerdasan, individu maupun kualitas SDM yang ujungnya adalah kemajuan dari bangsa. "Alasan kedua bahwa supply pangan global cenderung menurun akibat pertambahan penduduk, kerusakan lingkungan, dan mafia pangan," kata dia.

Di samping itu, pertambahan penduduk juga harus disertai peningkatan produktivitas pangan. Apabila terjadi kekurangan pangan, akan memicu gejolak sosial dan politik. "Ini contohnya bagaimana korelasi antara konsumsi protein komponen penting dari pangan. Semakin tinggi konsumsi proteinnya, semakin maju bangsa tersebut. Menurut penelitian bahwa andaikan bumi ini suhunya meningkat 1 derajat celcius, maka produksi pangan dunia itu akan berkurang 10 persen," jelas dia.

Rokhmin juga mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. "Dengan lahan dan laut yang subur harusnya tidak hanya berdaulat pangan, tetapi pengekspor bahan pangan dunia atau feeding the world. Harusnya bisa memberi makan masyarakat dunia. Ini pidatonya Bung Karno yang sangat heroik dan futuristik pada 1952 di Kampus IPB, Baranangsiang," jelas dia.

Sementara itu, Bustanul Arifin menambahkan, negara yang solid wajib menguatkan stok pangan hingga di sektor domestik. Bustanul khawatir apabila produksi pangan domestik tak kuat, akan melahirkan konflik sosial dan politik di tengah pandemi Covid-19 ini. "Bantuan sosial tunai juga perlu menjaga daya beli dan akses pangan yang berdampak Covid-19. Bahkan untuk menjaga kecukupan gizi dan status balita, agar terhindar dari stunting," jelas Bustanul.

Ekonom senior Indef ini mendorong Bulog terus membeli gabah petani. Lalu membuat skema pengadaan beras dalam negeri, dengan insentif harga memadai. Dia juga menyarankan adanya pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan defisit. "Integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan IPTEK. Pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan skala usaha juga penting," pungkasnya.