SBY: Kepastian Hukum Hambat Iklim Investasi

Diperlukan kerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.

"Kita menyadari kedua hal itu (iklim investasi dan kepastian hukum-red) berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas," kata presiden, dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, hari ini.

Menurut presiden Indonesia perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, yakni beberapa peraturan yang tidak saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan," ungkapnya.

Demikian pula, lanjutnya, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan.

"Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," katanya.

Presiden mengatakan iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka terbuka lebar untuk lebih banyak membangun Infrastruktur di seluruh tanah air.

Dia mengatakan potensi dan peluang yang terbentang luas di negara Indonesia dapat menarik bagi para investor untuk berinvestasi.

"Inilah peluang emas atau 'golden opportunity' yang tidak boleh disia-siakan," harap presiden.

Untuk dapat lebih mengoptimalkan golden opportunity, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary condition).

"Kita perlu mendukung usaha nasional dalam akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangun-an ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru," katanya.

Presiden menyebut tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur dewasa ini adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sementara anggaran yang tersedia di APBN relatif terbatas.

Kepala negara juga mengungkapkan bahwa pada tahun terakhir ini pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN masih terbatas.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya meminta agar daerah juga mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

"Insya Allah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp500 triliun. Saya juga mengundang BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur ini. Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya," katanya.