Wamenkeu Tegaskan Pendanaan LPI Bukan Utang, tetapi Ekuitas

Kamis, 28 Januari 2021 | 14:12 WIB

Penulis: Herman | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Presiden Joko Widodo, Rabu, 27 Januari 2021, melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (Ina), sejenis sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk pemerintah Indonesia berbeda dengan SWF di negara-negara lain. Dana yang masuk juga bukan berbentuk utang, melainkan sebagai equity atau ekuitas.

"Logika utama dari SWF Indonesia adalah kita ingin mengundang foreign fund. Dana dari luar negeri masuk ke Indonesia bukan sebagai utang, namun sebagai equity," ujarnya dalam acara BRI Group Economic Forum 2021, Kamis (28/1/2021).

Agar dana tersebut bisa masuk sebagai equity, lanjut Suahasil, Indonesia menyiapkan semacam "pancingan", di mana SWF Indonesia telah dilengkapi modal awal sebesar Rp 15 triliun. Jumlah ini akan diperbesar, di mana sebagiannya dalam bentuk aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Di dalam SWF ini akan dikerjasamakan dengan mitra investor strategis dari luar negeri yang membuat dana dari luar negeri masuk sebagai equity, bukan sebagai utang," tegasnya lagi.

Menurutnya, langkah ini penting untuk pengembangan pembiayaan Indonesia ke depan. Suahasil berharap nantinya portofolio yang masuk sebagai ekuitas bukan hanya sekedar jangka pendek, namun dapat bersifat jangka panjang.

"Ini yang dipikirkan bagaimana nanti SWF akan mendesain project mana yang dikerjasamakan dan project mana yang kemudian bisa betul-betul menjadi game changer dari pendanaan pembangunan jangka panjang," ujar Wamenkeu.

Pembentukan SWF atau LPI ini telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang, guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Anggota Dewan Pengawas dari lembaga ini juga telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Haryanto Sahari, Yosua Makes, dan Darwin Cyril Noerhadi.

"Pelantikan dewan pengawas ini menandakan SWF sudah mulai bekerja. Lima anggota dewan pengawas ini akan mulai memilih CEO," kata Suahasil.