Hipmi Optimistis Bahlil Bawa Dampak Positif bagi Iklim Investasi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengatakan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pilihan tepat. Apalagi, Bahlil dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.

"Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya," ujar Maming dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com, Rabu (28/4/2021).

Maming menyampaikan, Bahlil Lahadalia yang merupakan Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI memiliki jaringan yang luas, sehingga akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia.

"Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengkoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di Tiongkok, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi," ungkapnya.

Maming menambahkan, adanya Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.