Sri Mulyani: Tanpa Pemulihan Kesehatan, Sulit Harapkan Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com -  Pemerintah menegaskan bahwa tanpa adanya pemulihan kesehatan, maka sulit mengharapkan perbaikan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa, pandemi Covid-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian di berbagai negara di dunia. Meski kasus Covid-19 sudah mulai turun, tetapi kasus harian di India masih tinggi. "Gelombang baru pun masih terus terjadi, termasuk di beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ia mengatakan berbagai varian virus masih terus bermunculan. Sementara kemampuan penegakkan protokol kesehatan di setiap negara berbeda-beda. Apalagi kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap suplai vaksin secara global masih timpang. "Untuk mengakhiri pandemi dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal," tuturnya.

Menurutnya di tengah situasi yang masih menantang itu, Indonesia harus terus menjaga sikap antisipatif sambil terus memberi respons tepat terhadap segala dinamika. Ia mengaku menghargai dukungan dan kerja sama terus-menerus dari seluruh fraksi dalam penanganan pandemi Covid-19. Apalagi semangat gotong royong dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi sangat penting untuk terus diperkuat. "Kita berharap pandemi di dalam negeri dapat terus dikendalikan melalui berbagai upaya bersama, baik itu penegakkan protokol kesehatan, peningkatan testing, tracing and treatment, maupun vaksinasi," ungkapnya

Ia mengatakan APBN yang merupakan instrumen kebijakan ekonomi vital, akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM. "Tahun 2020 dan 2021 telah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19 dapat dilakukan," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa APBN harus tetap bekerja keras dan cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. "Kita tentu terus berikhtiar dan melakukan segala daya upaya agar pandemi dapat segera usai," tegasnya.

Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa sikap waspada harus tetap dijaga. Untuk itu, selain harus tetap kredibel, sustainable, dan akuntabel, APBN 2022 juga harus tetap mampu merespons dinamika yang dapat berubah secara cepat dan antisipatif terhadap risiko. "Pada saat yang sama, APBN 2022 harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sangat penting untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.