ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Aturan Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Masih Belum Final

Jumat, 26 November 2021 | 15:52 WIB
TD
FH
Penulis: Thresa Sandra Desfika | Editor: FER
Dirjen Hubdar Budi Setiyadi dalam  webinar bertema 'Transportasi Multimodal Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025”.
Dirjen Hubdar Budi Setiyadi dalam webinar bertema 'Transportasi Multimodal Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025”. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rekomendasi kebijakan pengaturan mobilitas selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Beberapa di antaranya adalah merekomendasikan kebijakan ganjil genap dan tak ada pembatasan angkutan barang. Selain itu, direncanakan juga tes acak antigen di sejumlah titik seperti di rest area, terminal, hingga jembatan timbang untuk sektor transprotasi darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan detail kebijakan pembatasan mobilitas selama Nataru masih dibahas dan belum final.

"Hari ini saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan rapat di Kepolisian dengan Pak Kapolri. Sore saya juga mendampingi rapat antarmenteri di Menkopolhukam," kata Budi di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

ADVERTISEMENT

Budi menjelaskan, Kemenhub sudah punya rekomendasi untuk kebijakan di perhubungan darat, laut, udara, dan kereta api saat Nataru. "Itu juga sejalan dengan ratas terakhir yang diarahkan Pak Presiden. Pak Presiden berkehendak mungkin kita jangan putar balik dan sebagainya. Ada beberapa hal yang kita pedomani," papar Budi.

Budi Setiyadi memperkirakan pembahasan kebijakan pengaturan mobilitas selama Nataru akan semakin mengerucut. Pasalnya, pihaknya membutuhkan waktu sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.

"Kami juga butuh waktu minimal awal Desember saya harus menyampaikan kepada masyarakat pada saaat nanti Natal dan tahun baru. Tapi, yang jelas semua sudah sepakat nanti tanggal 24 Desember-2 Januari, kita laksanakan penanganan dengan masif," jelas Budi.

Menurut dia, beberapa rekomendasi dari Kemenhub, antara lain pemberlakuan ganjil genap kemudian pembatasan barang tidak dilakukan. "Tahun lalu kita lakukan pembatasan angkutan barang. Lalu, kapasitas mungkin akan kita lakukan tapi 50% atau 80% tergantung nanti," imbuhnya.

Selain itu, Budi mengatakan, untuk jalur darat juga nanti kemungkina dilakukan tes acak antigen di sejumlah lokasi, seperti di rest area, terminal, dan jembatan timbang.

"Yang jelas, kalau sektor perhubungan darat saya dengan Korlantas Polri sudah sepakat kita akan melakukan rapid test antigen secara random sampling bagi masyarakat," ungkap Budi.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Kemenhub Naikkan Fuel Surcharge Imbas Harga Avtur Melonjak

Kemenhub Naikkan Fuel Surcharge Imbas Harga Avtur Melonjak

EKONOMI
KNKT dan Polri Investigasi Penyebab Kecelakaan Bus ALS vs Truk BBM

KNKT dan Polri Investigasi Penyebab Kecelakaan Bus ALS vs Truk BBM

NASIONAL
Bus ALS yang Terlibat Kecelakaan Maut di Sumsel Ternyata Tak Berizin

Bus ALS yang Terlibat Kecelakaan Maut di Sumsel Ternyata Tak Berizin

SUMATERA SELATAN
Kemenhub Audit Green SM, Sanksi Tegas Menanti

Kemenhub Audit Green SM, Sanksi Tegas Menanti

NASIONAL
Sidak Pul Taksi Green SM Bekasi, Kemenhub Temukan Dugaan Pelanggaran

Sidak Pul Taksi Green SM Bekasi, Kemenhub Temukan Dugaan Pelanggaran

NASIONAL
Kecelakaan Maut KRL, Kemenhub Bentuk Tim Usut Peran Taksi Green SM

Kecelakaan Maut KRL, Kemenhub Bentuk Tim Usut Peran Taksi Green SM

BERSATU KAWAL PILKADA

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon