Kemendagri Prihatin Anggaran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sangat Minim

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, menurut Iwan, upaya tersebut sukar diimplementasikan dengan baik. Ditekankan, dukungan daerah terhadap perencanaan sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibutuhkan sebagai bukti keseriusan penanganan.

"Karena pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang penting dalam urusan kelautan dan perikanan," kata Iwan.

Baca Juga: KKP Harus Antisipasi Lonjakan Permintaan Komoditas Perikanan Jelang Ramadan

Iwan berharap ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan begitu, tercipta sinergisitas yang baik dalam mendukung urusan tersebut.

Iwan meminta pemerintah daerah dapat merencanakan program kegiatan serta penganggaran pada sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu baik dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, maupun dokumen pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021," kata Iwan.