Kemendagri Prihatin Anggaran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sangat Minim

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa prihatin dengan minimnya anggaran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah. Kemendagri terus berupaya mendorong terbangunnya sinergisitas perencanaan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (29/3/2022). Rakernas dijadwal berlangsung sampai 1 April 2022.

"Sinergisitas itu dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah," kata Iwan.

Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Menurutnya, terdapat beberapa permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah, yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan, termasuk pendanaan program/kegiatan pengawasan dalam APBD.

Selanjutnya, terdapat keterbatasan personel pengawasan berupa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di daerah. Wilayah laut yang perlu diawasi juga sangat luas, tetapi sumber daya pengawasan terbatas.