Marinir AS Dikerahkan Trump untuk Atasi Kerusuhan Los Angeles

Los Angeles, Beritasatu.com – Militer Amerika Serikat mengerahkan sementara sekitar 700 personel Marinir ke Los Angeles hingga pasukan Garda Nasional tambahan tiba. Langkah ini menjadi bagian dari eskalasi respons Presiden Donald Trump terhadap gelombang protes jalanan atas kebijakan imigrasi agresif yang dijalankannya.

Hingga Senin (9/6/2025), aksi demonstrasi telah berlangsung selama empat hari berturut-turut di Los Angeles, dengan ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar pusat penahanan federal tempat para imigran ditahan.

Militer AS menyatakan satu batalion Marinir dikerahkan untuk melindungi properti dan personel federal, sambil menunggu kedatangan pasukan Garda Nasional tambahan. Meskipun demikian, hingga kini pemerintahan Trump belum memberlakukan Undang-Undang Pemberontakan, yang memungkinkan militer mengambil peran langsung dalam penegakan hukum sipil.

Pemerintah negara bagian California segera menggugat langkah Trump ini dengan alasan bahwa pengerahan tersebut melanggar hukum federal dan kedaulatan negara bagian. Gubernur California Gavin Newsom mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat pemberitahuan soal rencana tambahan 2.000 pasukan Garda Nasional yang akan dikerahkan Trump.

Ketegangan meningkat sejak Trump mengaktifkan Garda Nasional pada Sabtu (8/6/2025), sebagai respons atas penggerebekan imigrasi di California Selatan yang memicu protes besar-besaran. Insiden ini menjadi salah satu titik api terbesar dalam kebijakan deportasi massal yang dijalankan oleh Pemerintahan Trump.

Kepala Kepolisian Los Angeles Jim McDonnell menyebut belum ada pemberitahuan resmi terkait kedatangan Marinir. Ia menilai penempatan tersebut akan menjadi tantangan logistik dan operasional yang signifikan.

Trump membela keputusannya dengan menyatakan bahwa pengerahan pasukan diperlukan untuk mencegah kekerasan semakin meluas dan keluar dari kendali.

Sejumlah kerusakan telah dilaporkan terjadi selama aksi protes, termasuk pembakaran kendaraan pada Minggu (8/6/2025) malam. Polisi Los Angeles melaporkan lima petugas mengalami luka ringan, sementara beberapa demonstran melemparkan beton dan botol ke arah petugas.

Partai Demokrat mengecam keras keputusan Trump yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan presiden. Kantor pers Gubernur Newsom di platform X menyebutkan, tingkat eskalasi ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump bahkan menyatakan dukungan terhadap usulan agar Gubernur Newsom ditangkap atas dugaan menghalangi penegakan hukum imigrasi. "Saya akan melakukannya jika Tom pikir itu hebat," ujar Trump kepada wartawan.

Di lokasi protes, para demonstran meneriakkan bebaskan para imigran di luar fasilitas penahanan federal. Pasukan Garda Nasional dan aparat kepolisian membentuk barikade di sekitar gedung.

"Yang terjadi saat ini berdampak pada semua orang di Amerika yang ingin hidup bebas, tanpa memandang berapa lama keluarganya tinggal di sini," ujar Marzita Cerrato (42 tahun), imigran generasi pertama keturunan Meksiko dan Honduras.

Ketegangan meningkat saat beberapa peserta aksi menyerang petugas Trump dengan melempari telur dan menembakkan bola cat ke arah gedung federal.

Protes serupa juga terjadi di setidaknya sembilan kota besar lainnya, termasuk New York, Philadelphia, dan San Francisco.

Meskipun Marinir AS pernah dikerahkan di dalam negeri untuk menangani bencana besar seperti Badai Katrina dan serangan 11 September 2001, sangat jarang militer digunakan untuk penegakan hukum domestik. Trump bisa mengerahkan Marinir berdasarkan kewenangannya sebagai panglima tertinggi, meski tanpa menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, mereka tetap tidak diizinkan untuk menegakkan hukum sipil secara langsung.

Terakhir kali militer digunakan dalam kerangka Undang-Undang Pemberontakan terjadi pada kerusuhan Los Angeles tahun 1992, saat Presiden George HW Bush merespons permintaan gubernur California setelah pembebasan petugas polisi yang memukuli Rodney King, seorang warga kulit hitam.

Kerusuhan tersebut menewaskan lebih dari 50 orang dan menyebabkan kerugian hingga US$ 1 miliar dalam enam hari.

Hukum federal memungkinkan presiden untuk mengerahkan pasukan jika negara mengalami invasi, pemberontakan, atau ketidakmampuan aparat dalam menegakkan hukum nasional.