Dewan Perdamaian Gaza: Strategi Indonesia Kawal Palestina

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diluncurkan pada World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari upaya internasional mendorong penghentian kekerasan dan stabilisasi kawasan. 

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam mendorong perdamaian global, khususnya dalam mengawal solusi dua negara bagi Palestina serta stabilisasi kawasan Gaza.

Baca Juga: Ramai Kritik, Prabowo Siap Terima Saran Soal Dewan Perdamaian Trump 

Dewan yang digagas Presiden AS Donald Trump ini beranggotakan 19 negara dan akan bermitra dengan PBB untuk mengawasi gencatan senjata, menjaga keamanan, serta mendukung rekonstruksi di Gaza. Keikutsertaan Indonesia menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat akses bantuan kemanusiaan dan mendorong terwujudnya perdamaian berkelanjutan.

Keputusan ini sempat menuai pro kontra. Menyadari hal ini, Presiden Prabowo kemudian mengundang pimpinan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam, tokoh agama, dan pimpinan pondok pesantren untuk memaparkan langsung alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Seperti biasa presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media sebelum pertemuan digelar, Selasa (3/2/2026).

Dukungan Penuh Tokoh Islam 

Hasilnya, tokoh-tokoh Islam kemudian memberikan dukungan terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamainan. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan semua pihak yang hadir bisa menerima mengapa Indonesia memutuskan untuk masuk sebagai anggota Dewan Perdamaian. 

"Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini," kata Gus Yahya kepada awak media, Selasa (3/2/2026). 

Gus Yahya menambahkan, pada tataran nilai, semua tokoh Islam yang hadir sepakat menolak penjajahan dan berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, sesuai amanat proklamasi.

Hal senada diungkapkan Ketua MUI Anwar Iskandar. MUI yang awanya menyuarakan kritikan terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian, kini menegaskan dukungan. 

Anwar Iskandar menjelaskan MUI akan mendukung selama keputusan bergabung dalam lembaga bentukan Amerika Serikat (AS) tersebut untuk kepentingan kemanusiaan. 

Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja (mendukung) karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Anwar saat ditemui seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).