Politisi PKB: Biaya Naik Haji Bengkak Bukan Salah Perhitungan

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VIII DPR, KH Maman Imanul Haq menilai melonjaknya biaya naik haji hingga Rp 1,5 triliun bukan karena salah perhitungan. Kenaikan biaya haji tersebut terjadi karena kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba menaikkan harga paket layanan di masyair baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina.

Menurut Maman, kebijakan baru tersebut menjadi seperti buah simalakama karena satu sisi pembengkakan anggaran ini menjadi gunjingan publik, sementara sisi lain negara harus memastikan keberangkatan jemaah haji dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

"Komitmen PKB tentunya tegas yakni pertama menyelamatkan keberangkatan haji, dan yang kedua adalah menyelamatkan dana jemaah haji," kata Maman kepada wartawan, Senin (2/6/2022).

Baca Juga: Gerindra Dukung Jemaah Haji Tak Dibebankan Penambahan Biaya

Untuk menyelesaikan kebuntuan itu, Komisi VIII DPR pun menyetujui penambahan anggaran yang diambil dari dana efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 740 miliar sementara sisanya diambil dari nilai manfaat dana haji.

Persetujuan itu bukan juga tanpa syarat. Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu berharap ke depan tidak boleh terjadi lagi hal serupa. Maman meminta Kementerian Agama untuk bisa mengantisipasi dan mampu menganalisa nalar kebijakan Arab Saudi.

Maman mengakui, dampak kebijakan Arab Saudi ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja, namun seluruh dunia terkejut dengan kebijakan yang baru diterapkan pada musim haji tahun 2022 ini.

"Bismillah, atas dukungan Komisi VIII DPR RI, insyaallah seluruh rangkaian haji jemaah asal Indonesia bakal terlaksana sesuai dengan jadwal. Saya berdoa semoga semua rangkaian ibadah di Tanah Suci yang dilaksanakan menghasilkan haji yang mabrur," pungkas Maman.