Lemhannas: Butuh 2 Pemilu Lagi untuk Capai Demokrasi Matang

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyampaikan, Indonesia masih perlu melaksanakan dua kali pemilu demokratik untuk mematangkan demokrasi. Pemilu demokratik pertama terjadi pada 1999, kemudian berlanjut di 2004, 2009, 2014, dan 2019.

"Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokratik berturut-turut untuk mematangkan demokrasi. Kalau pemilu demokratik kita yang pertama dianggap tahun 1999, maka pemilu 2019 adalah pemilu demokratik kelima, sehingga kita membutuhkan dua pemilu lagi, 2024 dan 2029 untuk membuat kita menjadi negara demokrasi matang," ungkap Andi Widjajanto dalam acara Forum Komunikasi Gubernur Lemhannas bersama Pemimpin Redaksi Media Massa, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto dalam acara Forum Komunikasi Gubernur Lemhannas bersama Pemimpin Redaksi Media Massa, di Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023.

Andi menyampaikan, konsolidasi demokrasi akan mengungkit indeks demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 yang dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

Lemhannas sendiri mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi atau kemunduran demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia. Jika melihat indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House, Freedom in the World (2022) dan LAB 45 (2022), tren regresi demokrasi terjadi secara global.

Pemantauan 10 tahun terakhir menunjukkan lebih banyak negara mengalami regresi dibandingkan perbaikan kualitas demokrasi. Sementara di Indonesia, regresi demokrasi sudah mulai terlihat sejak 2019.

"Kami meneliti banyak indeks tentang demokrasi, di situ bisa dilihat posisi Indonesia sudah ideal atau belum. Kalau skor demokrasi yang terbaik adalah 5, terburuk adalah 1, Indonesia sedang bergerak dari 3 ke 4. Tetapi dengan catatan, dari tahun 2019 menuju 2023 ini, ada indikasi Indonesia mengalami regresi demokrasi," paparnya.

Andi mengungkapkan, regresi demokrasi di Indonesia muncul karena reside pemilu dengan adanya hoaks dan hate speech atau ujaran kebencian. Fenomena regresi demokrasi ini menurutnya terjadi secara global. Hampir di seluruh dunia, termasuk juga negara-negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat.

"Satu hal yang kami kaji adalah bagaimana mencegah regresi terus terjadi, menguatkan arah konsolidasi demokrasi, yang diharapkan daya ungkitnya ada di Pemilu 2024," kata Andi.