Kemendagri dan Kemendes PDTT Satukan Persepsi Pembangunan Desa

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) terus melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Salah satunya adalah dengan menyamakan persepsi terkait pembangunan desa.

"Ada beberapa usulan dari Kemendes PDTT yang menarik untuk dilanjutkan, seperti pembuatan serial video pelatihan, SDGS, dan webinar. Usulan lain termasuk integrasi data aplikasi antarlembaga untuk menyatukan persepsi dalam membangun desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dikatakan, usulan kerja sama itu disampaikan saat audiensi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta ke Kemendagri kemarin, Rabu (3/5/2023).

Audiens itu juga dihadiri antara lain Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Matheos Tan, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval, Sekretaris BPI Kemendes PDTT Fince Decima Hasibuan, dan Kapus Penyusunan Keterpaduan Rencana BPI Kemendes PDTT, Laode Muhajirin.

Eko juga mengatakan, dalam audiensi tersebut, Kemendagri dan Kemendes PDTT membahas kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sejumlah usulan yang dibahas dalam pertemuan itu juga akan ditindaklanjuti.

Usulan yang dimaksud, antara lain terkait kebijakan satu peta dan satu data, pembuatan modul secara bersama, integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan SDGS terkait pengelolaan keuangan desa. Kerja sama yang akan dibangun juga berupa pelatihan dan lelang program P3PD.

"Ada banyak usulan terkait kerja sama ini, seperti pelatihan yang terintegrasi serta webinar yang akan digelar bersama," ujar Dirjen Bina Pemdes Kemendagri.

Kepala BPI Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mengapresiasi sambutan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri terkait sejumlah usulan kerja sama tersebut. Terutama, usulan pihaknya terkait dengan pembangunan desa dan penataan tata ruang wilayah desa.