DPR Minta Parpol Beri Perhatian Serius Terkait Isu Kesetaraan Gender

Jakarta, Beritasatu.com - Partai politik atau parpoldi Indonesia diminta memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kesetaraan gender. Partai politik seharusnya tidak menjadikan proses rekrutmen perempuan sekadar untuk melengkapi nomor urut dan kuota.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana dalam Sidang Coordinating Committee WAIPA yang digelar di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Dikatakan, parpol seharusnya menjadikan proses rekrutmen untuk menghadirkan perempuan-perempuan yang berkualitas untuk mengisi ruang sektor politik.

"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," kata Putu dikutip dari Antara, Sabtu (8/7/2023).

Ditekankan, isu kesetaraan gender bukan hanya perjuangan oleh perempuan saja tetapi laki-laki juga harus berjuang. Hal konkret yang harus dilakukan adalah kaum laki-laki memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kaum perempuan di parlemen dan memberikan ruang yang maksimal di politik. 

"Partai politik juga bisa berperan dengan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor urut 1 adalah laki-laki, maka perempuan bisa di nomor urut 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya," katanya.

Ditekankan, sudah saatnya konstitusi ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan, dan juga keterpilihan kaum perempuan. Menurutnya, perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan bersama. Perempuan juga harus diberikan ruang berekspresi dalam memimpin di Indonesia.

"Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi parlemen baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen," kata politikus asal Bali ini.

Putu mencontohkan, dukungan terhadap kesetaraan gender dapat diwujudkan terkait pemilihan presiden. Dikatakan, jika bakal calon presidennya laki-laki, maka bakal calon wakil presidennya itu perempuan. Hal serupa juga dapat diterapkan di pilkada berbagai daerah di Indonesia. Dikatakan, menghadirkan banyak perempuan di berbagai lembaga atau institusi lainnya akan memberikan perspektif dan hasil yang berbeda.

"Dan tentu lebih baik dan komprehensif. Inilah kesetaraan gender sesungguhnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di politik, demokrasi semakin baik, semakin harmonis dan indah," kata Putu.

Diungkapkan Putu, parlemen Indonesia masih perlu melakukan peningkatan dalam aspek kesetaraan gender. Tak hanya Indonesia, Putu mengatakan, sejumlah negara ASEAN masih ketinggalan dalam isu kesetaraan gender dibanding berbagai negara seperti di negara-negara Afrika yang parlemennya banyak diisi legislator perempuan.

Menurutnya, Indonesia dan sejumlah negara di kawasan ASEAN masih mempunyai banyak tantangan dalam isu keseteraan gender. Termasuk masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Menurut data Komnas Perempuan tercatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022.

"Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika dimana parlemennya banyak perempuan," tegasnya.

Untuk itu, kata Putu, isu keseteraan gender akan disampaikan dalam sidang Waipa atau Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Dikatakan, pihaknya akan mendorong parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen.

"Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," kata Putu.